Oleh: Andriadi Achmad
Dalam tulisan “Penyederhanaan Parpol” (koran Jakarta, Kamis 29/07/2010), Gun Gun Heryanto menguraikan kelebihan dan kelemahan tiga tawaran wacana berkembang belakangan dalam rangka penyederhanaan parpol. Pertama, melalui konfederasi. Konfederasi memiliki kelebihan dalam hal daya ikat permanen tanpa harus meleburkan identitas partai-partai yang berkonfederasi. Kelemahannya, konfederasi tak mudah dipraktikkan dalam konfigurasi politik di Indonesia. Sangat sulit menyatukan partai-partai berbeda karena alasan kesamaan platform atau ideologi partai.
Kedua, fusi. Dimana, partai-partai melebur ke dalam wadah sekaligus identitas baru. Seperti pernah kita alami pada masa Orde Baru, melalui ketetapan UU No 3/1975 dari 10 parpol menjadi tiga, yaitu PPP, PDI Golkar. Kelebihan fusi, polarisasi kekuatan politik akan semakin jelas dan membuat sistem politik semakin stabil. Kekurangannya, peleburan partai akan mengundang resistensi karena terkesan bukan mekanisme penyederhanaan alamiah, tapi dipaksakan rezim berkuasa. Fusi cenderung menimbulkan penyelewengan kekuasaan melalui korporatisme dan kartelisasi politik.
Ketiga, asimilasi. Penerapan asimilasi menekankan pada pembauran kekuatan politik. Kelebihan ide dasarnya adalah pada pembauran akar rumput politik untuk membangun kesepahaman secara alamiah. Cara-cara kultural menjadi ciri dominan kerja sama politik dibanding pendekatan legal-formalistik. Tentu kekurangannya adalah proses membangun konsensus akan sangat cair.
Berdasarakan catatan diatas, wacana konfederasi, fusi, ataupun asimilasi penulis menangkap bahwa ketiga mekanisme diatas tidak efektif dalam upaya penyedehanaan parpol karena melekat kelemahan-kelemahan dan persyaratan cukup sulit untuk di sepakati. Penulis sependapat bahwa peningkatan PT adalah salah satu solusi ideal dalam penyederhanaan parpol.
Lebih jauh, penyedehanaan parpol melalui PT akan membawa implikasi pada beberapa hal. Pertama, menyebabkan suara pemilih akan terbuang sia-sia. Berdasarkan data bahwa penerapan PT 2,5 persen pada pemilu 2009 menyebabkan sekitar 18 juta suara terbuang. Bila diberlakukan PT 5 persen, bisa jadi sekitar 36 juta suara akan hilang pada pemilu 2014. Gagasan Akbar tanjung, bisa menjadi jalan tengah agar anggota DPR terpilih memenuhi bilangan pembagi walaupun partainya tidak lolos PT, adalah tetap menjadi anggota DPR dan bergabung dengan partai yang lolos ke parlemen.
Kedua, PT 5 persen akan menghilangkan partai-partai kecil. Penerapan PT 5 persen beberapa parpol akan berpeluang tersingkir dari senayan pada pemilu 2014, seperti PPP, PKB, Gerindra dan Hanura. Menengok pangsa pasar PPP dan PKB adalah pemilih berbasis masa Islam tradisional (NU), secara realitas PPP dan PKB berdasarkan hasil perolehan suara pemilu 2009 merosot tajam.
PPP pada pemilu 2004 menempati posisi kelima dengan perolehan suara 9,15 persen, sedangkan pada pemilu 2009 mengalami penurun menuju posisi enam dengan perolehan suara sekitar 5, 32 persen. Begitu juga PKB mengalami mengalami penurunan secara signifikan, dimana pada pemilu 2004 PKB meraih 10,61 persen dan menempati urutan ketiga, sedangkan pada pemilu 2009 mengalami penurunan signifikan menuju posisi ketujuh dengan perolehan suara 4,94 persen. Berkaca dari realitas ini, peluang PPP dan PKB untuk tersingkir dari senayan pada pemilu 2014 terbuka lebar.
Begitu juga keberadaan Gerindra dan Hanura, sebagai pendatang baru kedua partai tersebut pada pemilu 2009 cukup diperhitungkan dengan masing-masing menempati posisi kedelapan dan kesembilan serta lulus PT 2, 5 persen. Tetapi, bila dalam rentang waktu sampai pemilu 2014 kedua parpol tersebut tidak memperlihat kinerja dan bahkan cenderung menoton, tidak menutup kemungkinan pada pemilu 2014 Gerindra dan Hanura akan hilang di telan bumi.
Ketiga, PT 5 persen membuka kemungkinan terjadi oligarki dan kartelisasi. Bila semakin sedikit partai yang lolos ke parlemen, bisa menyebabkan terbuka lebar peluang hubungan tidak sehat antar parlemen dan pemerintah. Bahkan checks and balances antara parlemen dengan eksekutif (presiden) menjadi terganggu.
Gagasan peningkatan PT 5 persen dihembuskan Fraksi Partai Golkar sempat menjadi isu terhangat belakangan ini. Ide pembatasan jumlah partai politik agar bisa mendorong proses demokrasi yang kuat dan semakin mengokohkan sistem presidensial dalam pemerintahan kita. Meminjam istilah Scott Mainwaring, bahwa sistem presidensial dengan multi parpol akan membentuk “kombinasi yang sulit”.
Sebagaimana terjadi di Indonesia, dimana kekuatan eksekutif tidak dibarengi dengan kekuatan di legislatif. Lantaran multiparpol tidak melahirkan parpol dominan di parlemen, sehingga terbangun koalisi antar parpol. Dalam praktik, koalisi cenderung menimbulkan dualisme keberpihakan. Di satu sisi berkoalisi dalam kekuasaan eksekutif dan berseberangan di lembaga legislatif.
Namun di sisi lain, dengan penerapan PT 5 persen cukup efektif dalam membatasi jumlah parpol di parlemen. Belajar dari pengalaman pemilu legislatif 2009 dengan penerapan PT 2,5 persen, dari 38 parpol peserta pemilu hanya meloloskan sembilan parpol ke parlemen, antaralain: Demokrat (20,85 persen); Golkar (14,45 persen); PDIP (14,03 persen); PKS (7,88 persen); PAN (6,01 persen); PPP (5,32 persen); PKB (4,94 persen); Gerindra (4,46 persen); dan Hanura (3,77 persen).
Dalam konteks kekinian, melihat sistem presidensial di Indonesia, penyederhanaan jumlah parpol menjadi agenda penting. Dalam kajian Hanta Yuda AR dalam buku Presidensialisme Setengah Hati (2010), bahwa sistem multi parpol yang terdapat di Indonesia merupakan sebuah gambaran penerapan sistem presidensial belum diterapak sepenuhnya—semi presidensial.
Secara ideal sistem presidensial semestinya hanya terdapat dua- tiga parpol atau multiparpol sederhana. Multiparpol lebih tepat di terapkan pada negara yang menganut sistem parlementer. Oleh karena itu, harus segara ditetapkan batas minimal 2,5 persen menjadi 5 persen.
Bisa jadi dengan penerapan PT 5 persen akan lebih mengurangi jumlah parpol lolos ke parlemen. Dalam konteks ini, penyederhanaan parpol bukan berarti mengebiri kebebasan warga negara untuk berserikat seperti yang telah di atur dalam pasal 28 ayat 1 UUD 1945 bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Penyederhanaan jumlah parpol untuk mendorong terciptanya mekanisme iklim demokratisasi kondusif. Secara sepintas kita cermati bahwa berdirinya multi parpol, sebahagian didirikan dan dikomandoi mantan fungsionaris parpol tertentu yang telah mengundurkan diri—kelompok yang merasa tidak terakomodir kepentingannya. Penulis membahasakan suatu sikap arogansi kebebasan dalam berpolitik, bila terjerembab dalam kebebasan “kebablasan” bisa membahayakan transisi demokrasi dan semakin menyuburkan pragmatisme di tubuh partai politik.
Penulis adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI
(Tulisan ini pernah di Muat di Koran Jakarta, 5 Agustus 2010)
Senin, 15 November 2010
Oposisi Macan Ompong
Oleh: Andriadi Achmad
Kritikan tajam Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidato pembukaan Rakernas PDIP (Rabu, 4/08) terhadap kinerja pemerintah SBY, dimana Megawati melontarkan kritikan pada beberapa kebijakan pemerintah SBY dinilai kacau balau dan masih memprihatinkan dalam kehidupan berbangsa, antaralain: persoalan kelalaian dan kegagalan pemerintah dalam mensosialisasikan dan menangani ledakan gas “bom’ elpiji 3 kg; sikap pemerintah gampang mengeluh; soal kebijakan penggunaan senjata api Sat Pol PP seharusnya tidak perlu menjadi wacana; harga sembako melambung tinggi; dan menentang pembangunan rumah aspirasi.
Secara realitas pelbagai kritikan tersebut, dimana Megawati menegaskan dan semakin mengukuhkan keberadaan PDIP sebagai partai oposisi. Menarik dalam hal ini, adalah konsistensi PDIP mengambil jalan sebagai partai oposisi sejati, suatu sikap barangkali kurang lazim dalam kehidupan sistem pemerintahan presidensialisme seperti di Indonesia, dimana peranan oposisi tidak terlalu signifikan.
Berbeda pada sistem parlementer, kehadiran oposisi sangat mempengaruhi roda pemerintahan berkuasa. Sebagaimisal kesalahan dalam mengeluarkan kebijakan bisa menjungkir balikkan pemerintahan berkuasa, sehingga dalam sistem parlementer jatuh bangun pemerintahan sudah hal lumrah. Berbeda hal dengan sistem presidensialisme, menjatuhkan pemerintah bisa dikatakan sesuatu kemungkinan sulit.
Dalam bahasa penulis, keberadaan oposisi dalam pemerintah presidensialisme bagaikan “macam” ompong. Di satu sisi memiliki kekuatan fisik dan raungan cukup dahsyat yang mampu menggetarkan lawan. Tapi di sisi lain, tidak mempunyai daya gigit yang mampu melumpuhkan lawan.
Berbicara dalam konteks politik Indonesia, PDIP sebagai salah satu parpol besar dan partai oposisi hanya mempunyai kekuatan untuk mengkritik pemerintah. Tetapi PDIP tidak akan mampu menurunkan pemerintah berkuasa. Sehingga kritikan tersebut bagaikan peluru yang tidak mampu melukai lawan, bahkan tidak menutup kemungkinan peluru tersebut berbalik arah menghantam si empunya peluru.
Menurut Arbi Sanit seharusnya PDIP memperkuat dan melembagakan sistem oposisi, sehingga kritiknya tidak sia-sia. Selain itu PDIP harus membangun koalisi sesama partai oposisi supaya kekuatan tidak terpecah-belah. Tanpa niat untuk memperkuat oposisi, semua kritikan itu hanya sekedar lagak dan gaya bukan substansi demokrasi. Bahkan bisa jadi bentuk keresahan Megawati karena sekarang tumbuhnya stabilitas politik dan ekonomi lebih kokoh.
Menurut hemat penulis, ada beberapa hal perlu diperhatikan PDIP sebagai partai oposisi. Pertama, seberapa efektif kritikan PDIP bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat, dan PDIP sendiri. Sangat mubazir jika kritikan tersebut hanya sekedar wacana dan bentuk kontra terhadap pemerintah berkuasa. Bisa saja, kritik yang berlebihan malah dapat menjadi tidak produktif. Masyarakat lebih mengharapkan dukungan atau bantuan untuk memecahkan masalah, bukan berkata-kata tanpa memberikan solusi.
Sebenarnya tiga pilar PDIP (eksekutif, legislatif, dan anggota partai) mempunyai peluang untuk mengejawantahkan kritikan Megawati tersebut. Sebagaimisal PDIP memiliki jejaring dan dana untuk mensosialisasikan penggunaan tabung gas elpiji dengan tepat. Kesempatan ini bisa mendorong para anggota DPR/DPRD dari PDIP untuk berada di tengah rakyat. Contoh lain PDIP bisa juga membantu masyarakat lebih mandiri dalam perekonomian dengan mengembangkan asas ekonomi kerakyatan.
Kedua, PDIP berpeluang menjadi partai besar sebagai oposisi pemerintah. Sebagaimana kita ketahui PDIP mempunyai kemampuan menarik massa. Setidaknya telah diperlihatkan dengan keberhasilan PDIP meraih sekitar 67 persen kemenangan dari pemilukada yang dimulai sejak April 2009-Juni 2010, relatif jauh mengungguli partai-partai lainnya. Bila kritikan-kritikan PDIP hanya sekedar omong kosong atau unjuk kekuatan, bisa saja rakyat akan meninggalkan PDIP.
Ketiga, kritikan Megawati terhadap kebijakan pemerintahan SBY cenderung emosional. Berbagai kesempatan terbuka lebar bagi PDIP untuk memberi jalan keluar bagi persoalan-persoalan yang sedang dihadapi rakyat. Tetapi PDIP malah mempertontonkan rakyat dengan pelbagai kritikan cenderung terkesan emosional dan menganggu pemerintahan yang sedang bekerja.
Dalam konteks ini, PDIP justru tidak menawarkan harapan baru pro rakyat. Seyogyanya sikap dan kritik PDIP tidak hanya berguna bagi pemerintah, tapi juga untuk rakyat banyak. Bahkan dalam posisi ini menunjukkan bahwa PDIP semakin emosional dengan konsep oposisi yang makin tidak terarah. Selain itu, barangkali sikap tersebut menunjukkan bahwa PDIP sudah kehilangan cara untuk mengkritisi pemerintahan dengan laju perkembangan ekonomi dan politik yang makin membaik.
Keempat, Megawati tidak satu kata dalam perbuatan. Padahal dalam pelbagai kesempatan Megawati kerap menegaskan segala hal menyangkut Indonesia harus mengedepankan kebersamaan seperti Megawati kerap melontarkan bahwa kalau menyangkut I, Indonesia, itu menyangkut kebersamaan. Tetapi di sisi lain PDIP hanya menyoroti kesalahan tetapi tapi tidak membantu dan memberikan solutif terhadap pelbagai permasalahan bangsa.
Di samping itu, Megawati mengatakan kebersamaan, tapi disisi lain PDIP dan Megawati menolak bersama pemerintah berkuasa atau minimal mendukung pemerintah dalam menjalankan program membangun bangsa. Perlu dipertanyakan mengapa PDIP dan Megawati tidak pernah mengapresiasi keberhasilan pemerintah dan hanya menyoroti kelemahan-kelemahannya saja? padahal pelbagai kebijakan pemerintah perlu sinergitas untuk meluruskan kesalahan dan memperbaikinya.
Bangsa Indonesia, membutuhkan terobosan pemikiran, membutuh sinergitas antar semua elemen di tengah konsolidasi nasional dan demokrasi saat ini berlangsung. Seharusnya rakyat dibimbing untuk mendukung pemerintah bekerja, bukan malah berupaya menajamkan penolakan. Jangan sampai PDIP menjadi beban sejarah dalam era transisi demokrasi. Dimana keberadaan PDIP tidak terlalu memberikan dampak positif bagi rakyat, pemerintah maupun PDIP sendiri.
Di alam demokrasi, kritik merupakan hal lumrah dan sebuah bentuk dinamika dari partai oposisi pemerintah. Mereka mempunyai hak, walaupun motif kritikan tersebut mempunyai maksud dan kepentingan terselubung. Bahkan dapat dibahasakan bahwa kritik kepada pemerintah wajib hukumnya dari berbagai pihak. Pemerintah memerlukan kritik karena kritik bisa dijadikan sebagai cermin dan instrumen koreksi.
Dari kritik itu, pemerintah dapat mengetahui segala kekurangan dan kelebihannya.
Di sisi lain, kritikan itu harus disertai solusi yang dapat membantu kesulitan-kesulitan pemerintah dalam bekerja. Dalam hal ini, kalau krtikan Megawati dan PDIP hanya sekedar unjuk kekuataan dan wacana kosong belaka, itu bisa saja bentuk kekecewaan atas kekalahan politik PDIP pada pemilu dan kegagalan Megawati pada dua pilpres—2004 dan 2009—head to head dengan SBY.
Penulis adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI
Kritikan tajam Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidato pembukaan Rakernas PDIP (Rabu, 4/08) terhadap kinerja pemerintah SBY, dimana Megawati melontarkan kritikan pada beberapa kebijakan pemerintah SBY dinilai kacau balau dan masih memprihatinkan dalam kehidupan berbangsa, antaralain: persoalan kelalaian dan kegagalan pemerintah dalam mensosialisasikan dan menangani ledakan gas “bom’ elpiji 3 kg; sikap pemerintah gampang mengeluh; soal kebijakan penggunaan senjata api Sat Pol PP seharusnya tidak perlu menjadi wacana; harga sembako melambung tinggi; dan menentang pembangunan rumah aspirasi.
Secara realitas pelbagai kritikan tersebut, dimana Megawati menegaskan dan semakin mengukuhkan keberadaan PDIP sebagai partai oposisi. Menarik dalam hal ini, adalah konsistensi PDIP mengambil jalan sebagai partai oposisi sejati, suatu sikap barangkali kurang lazim dalam kehidupan sistem pemerintahan presidensialisme seperti di Indonesia, dimana peranan oposisi tidak terlalu signifikan.
Berbeda pada sistem parlementer, kehadiran oposisi sangat mempengaruhi roda pemerintahan berkuasa. Sebagaimisal kesalahan dalam mengeluarkan kebijakan bisa menjungkir balikkan pemerintahan berkuasa, sehingga dalam sistem parlementer jatuh bangun pemerintahan sudah hal lumrah. Berbeda hal dengan sistem presidensialisme, menjatuhkan pemerintah bisa dikatakan sesuatu kemungkinan sulit.
Dalam bahasa penulis, keberadaan oposisi dalam pemerintah presidensialisme bagaikan “macam” ompong. Di satu sisi memiliki kekuatan fisik dan raungan cukup dahsyat yang mampu menggetarkan lawan. Tapi di sisi lain, tidak mempunyai daya gigit yang mampu melumpuhkan lawan.
Berbicara dalam konteks politik Indonesia, PDIP sebagai salah satu parpol besar dan partai oposisi hanya mempunyai kekuatan untuk mengkritik pemerintah. Tetapi PDIP tidak akan mampu menurunkan pemerintah berkuasa. Sehingga kritikan tersebut bagaikan peluru yang tidak mampu melukai lawan, bahkan tidak menutup kemungkinan peluru tersebut berbalik arah menghantam si empunya peluru.
Menurut Arbi Sanit seharusnya PDIP memperkuat dan melembagakan sistem oposisi, sehingga kritiknya tidak sia-sia. Selain itu PDIP harus membangun koalisi sesama partai oposisi supaya kekuatan tidak terpecah-belah. Tanpa niat untuk memperkuat oposisi, semua kritikan itu hanya sekedar lagak dan gaya bukan substansi demokrasi. Bahkan bisa jadi bentuk keresahan Megawati karena sekarang tumbuhnya stabilitas politik dan ekonomi lebih kokoh.
Menurut hemat penulis, ada beberapa hal perlu diperhatikan PDIP sebagai partai oposisi. Pertama, seberapa efektif kritikan PDIP bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat, dan PDIP sendiri. Sangat mubazir jika kritikan tersebut hanya sekedar wacana dan bentuk kontra terhadap pemerintah berkuasa. Bisa saja, kritik yang berlebihan malah dapat menjadi tidak produktif. Masyarakat lebih mengharapkan dukungan atau bantuan untuk memecahkan masalah, bukan berkata-kata tanpa memberikan solusi.
Sebenarnya tiga pilar PDIP (eksekutif, legislatif, dan anggota partai) mempunyai peluang untuk mengejawantahkan kritikan Megawati tersebut. Sebagaimisal PDIP memiliki jejaring dan dana untuk mensosialisasikan penggunaan tabung gas elpiji dengan tepat. Kesempatan ini bisa mendorong para anggota DPR/DPRD dari PDIP untuk berada di tengah rakyat. Contoh lain PDIP bisa juga membantu masyarakat lebih mandiri dalam perekonomian dengan mengembangkan asas ekonomi kerakyatan.
Kedua, PDIP berpeluang menjadi partai besar sebagai oposisi pemerintah. Sebagaimana kita ketahui PDIP mempunyai kemampuan menarik massa. Setidaknya telah diperlihatkan dengan keberhasilan PDIP meraih sekitar 67 persen kemenangan dari pemilukada yang dimulai sejak April 2009-Juni 2010, relatif jauh mengungguli partai-partai lainnya. Bila kritikan-kritikan PDIP hanya sekedar omong kosong atau unjuk kekuatan, bisa saja rakyat akan meninggalkan PDIP.
Ketiga, kritikan Megawati terhadap kebijakan pemerintahan SBY cenderung emosional. Berbagai kesempatan terbuka lebar bagi PDIP untuk memberi jalan keluar bagi persoalan-persoalan yang sedang dihadapi rakyat. Tetapi PDIP malah mempertontonkan rakyat dengan pelbagai kritikan cenderung terkesan emosional dan menganggu pemerintahan yang sedang bekerja.
Dalam konteks ini, PDIP justru tidak menawarkan harapan baru pro rakyat. Seyogyanya sikap dan kritik PDIP tidak hanya berguna bagi pemerintah, tapi juga untuk rakyat banyak. Bahkan dalam posisi ini menunjukkan bahwa PDIP semakin emosional dengan konsep oposisi yang makin tidak terarah. Selain itu, barangkali sikap tersebut menunjukkan bahwa PDIP sudah kehilangan cara untuk mengkritisi pemerintahan dengan laju perkembangan ekonomi dan politik yang makin membaik.
Keempat, Megawati tidak satu kata dalam perbuatan. Padahal dalam pelbagai kesempatan Megawati kerap menegaskan segala hal menyangkut Indonesia harus mengedepankan kebersamaan seperti Megawati kerap melontarkan bahwa kalau menyangkut I, Indonesia, itu menyangkut kebersamaan. Tetapi di sisi lain PDIP hanya menyoroti kesalahan tetapi tapi tidak membantu dan memberikan solutif terhadap pelbagai permasalahan bangsa.
Di samping itu, Megawati mengatakan kebersamaan, tapi disisi lain PDIP dan Megawati menolak bersama pemerintah berkuasa atau minimal mendukung pemerintah dalam menjalankan program membangun bangsa. Perlu dipertanyakan mengapa PDIP dan Megawati tidak pernah mengapresiasi keberhasilan pemerintah dan hanya menyoroti kelemahan-kelemahannya saja? padahal pelbagai kebijakan pemerintah perlu sinergitas untuk meluruskan kesalahan dan memperbaikinya.
Bangsa Indonesia, membutuhkan terobosan pemikiran, membutuh sinergitas antar semua elemen di tengah konsolidasi nasional dan demokrasi saat ini berlangsung. Seharusnya rakyat dibimbing untuk mendukung pemerintah bekerja, bukan malah berupaya menajamkan penolakan. Jangan sampai PDIP menjadi beban sejarah dalam era transisi demokrasi. Dimana keberadaan PDIP tidak terlalu memberikan dampak positif bagi rakyat, pemerintah maupun PDIP sendiri.
Di alam demokrasi, kritik merupakan hal lumrah dan sebuah bentuk dinamika dari partai oposisi pemerintah. Mereka mempunyai hak, walaupun motif kritikan tersebut mempunyai maksud dan kepentingan terselubung. Bahkan dapat dibahasakan bahwa kritik kepada pemerintah wajib hukumnya dari berbagai pihak. Pemerintah memerlukan kritik karena kritik bisa dijadikan sebagai cermin dan instrumen koreksi.
Dari kritik itu, pemerintah dapat mengetahui segala kekurangan dan kelebihannya.
Di sisi lain, kritikan itu harus disertai solusi yang dapat membantu kesulitan-kesulitan pemerintah dalam bekerja. Dalam hal ini, kalau krtikan Megawati dan PDIP hanya sekedar unjuk kekuataan dan wacana kosong belaka, itu bisa saja bentuk kekecewaan atas kekalahan politik PDIP pada pemilu dan kegagalan Megawati pada dua pilpres—2004 dan 2009—head to head dengan SBY.
Penulis adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI
INCUMBENT
Oleh: Andriadi Achmad
Sepanjang tahun 2010 tercatat sekitar 246 daerah menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada), antaralain terdiri dari 7 (tujuh) provinsi dan 239 kabupaten/kota. Pemilukada merupakan implikasi turunan dari kebijakan penerapan desentralisasi atau otonomi daerah, secara yuridis sebagaimana tertuang dalam pasal 56 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat daerah bersangkutan.
Demokrasi memberi hak sama pada setiap warga negara, khususnya dalam mencalonkan diri sebagai kandidat kepala daerah. Para kepala daerah atau wakil kepala daerah sedang menjabat (incumbent) sejauh tidak menyalahi peraturan perundang-undangan berhak maju kembali dalam pemilukada. Sebagaimisal pada pemilukada 3 Juli 2010 lalu di provinsi Bengkulu diramaikan incumbent gubernur dan 5 incumbent bupati (Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, Muko-Muko, Seluma.
Secara realitas dari pemilukada Bengkulu tersebut, incumbent gubernur dan 4 incumbent bupati meraih kemenangan, kecuali incumbent di kabupaten Lebong. Bahkan di beberapa daerah para incumbent bisa memenangkan pertarungan dengan angka diatas 90 persen, seperti pasangan Joko Widodo – FX Hadi Rudyatmo di Kota Solo Jawa Tengah mendulang 90,09 persen suara; pasangan Herman Deru–Kholid Mawardi meraih 94,56 persen pada pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Sumatera Selatan.
Tidak ada jaminan incumbent terpilih kembali dalam bursa pemilukada, seperti pada pemilukada 30 Juni 2010 lalu di Sumatera Barat, incumbent Gubernur Marlis Rahman dikalahkan kandidat penantang Irwan Prayitno. Begitu juga di beberapa kabupaten/kota incumbent bupati menuai kekalahan, seperti di kabupaten Pasaman Barat, kabupaten Bangka Selatan, kota Dumai, kabupaten Indragiri Hulu, dan seterusnya.
Rekam jejak dan kinerja incumbent ketika berkuasa sangat menentukan, bila selama menjabat kepala daerah baik berposisi sebagai Gubernur, Bupati ataupun Walikota selalu membangun kepercayaan dan kedekatan dengan rakyat, peduli pada rakyat dan mencurahkan segala kemampuan dan pikirannya demi kemajuan wilayah dan rakyat. Dalam bentuk real, menjalankan program-program bersentuhan langsung dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, seperti bidang ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Incumbent memiliki track record seperti ini sangat bepotensi dan dengan sangat mudah untuk terpilih kembali. Tetapi sebaliknya, incumbent yang tidak amanah dan tidak peka serta menjaga jarak terhadap rakyat secara mudah akan terdepak dan cenderung ditinggalkan rakyat.
Dalam hal ini, kehadiran incumbent setidaknya mempunyai beberapa keunggulan baik bersifat positif maupun negatif. Pertama, didukung tingkat popularitas dan elektabilitas lebih tinggi. Sudah sejawarnya jabatan sebagai gubernur, Bupati atau walikota menyebabkan incumbent unggul ketimbang calon lain, lantaran kerapkali tersosialisasi melalui media massa dan secara tidak langsung dapat berfungsi sebagai iklan gratis dalam menaikkan tingkat popularitas.
Kedua, incumbent memiliki modal informasi cukup mendalam tentang peta permasalahan di daerahnya, dukungan modal logistik, dan jaringan dengan berbagai elemen masyarakat baik di pusat maupun di daerah. Jika kelebihan tersebut dimanfaatkan seefektif mungkin dalam interval lima tahun, incumbent sudah dipastikan berpeluang besar menang dalam pemilukada ketimbang calon penantang.
Ketiga, incumbent lebih banyak diuntungkan dengan jabatannya. Secara politik, jabatan bagi incumbent adalah modal prestisius, karena dengan mudah para incumbent bisa memanfaatkan program-program pemerintah daerah seperti peningkatan dana pembangunan infrastruktur serta menyalurkan bantuan-bantuan sosial dan hibah pada masyarakat menjelang pemilukada.
Keempat, incumbent bisa melakukan intervensi terhadap penyelenggara pemilukada—Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Sebab incumbent memiliki kewenangan, khususnya dalam anggaran pemilukada. Apalagi bila unsur sekretariat KPUD berasal dari pegawai pemerintah daerah, sudah barang tentu incumbent cenderung mendapatkan keistimewaan ketimbang kadidat lain.
Incumbent dan Harapan Rakyat
Menurut para filsuf, bahwa kekuasaan itu ibarat dua sisi mata uang. Jika dijalankan dengan amanah, jujur, dan bertanggung jawab, akan bermanfaat bukan saja bagi penguasa atau pemimpin, tapi juga masyarakat luas. Sebaliknya, apabila kekuasaan itu hanya digunakan untuk kepentingan sempit, kerapkali terjadi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang diemban.
Bisa saja dengan memanfaatkan kekuasaan untuk mengumpulkan harta dan mengembangkan investasi haram. Akibatnya, kekuasaan itu menjadi bumerang bagi sang pemimpin. Sebagaimana realitas mewartakan bahwa banyak kepala daerah atau mantan kepala daerah terjerat kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, pada akhirnya mengantar mereka ke pengadilan dan bahkan ke jeruji besi (penjara).
Kemenangan para incumbent sangatlah wajar, begitu juga dengan kekalahan. Siapapun pilihan rakyat untuk pemimpinnya harus dihormati sebagai kehendak rakyat. Sebagaimana kita bisa cermati dewasa ini bahwa rakyat semakin cerdas membedakan mana pemimpin layak untuk dipilih dan sebaliknya. Hukum alam inilah semestinya menjadi catatan penting para kandidat yang maju ke pentas pemilukada.
Sejatinya waktu lima tahun adalah lebih dari cukup untuk mendapatkan simpati rakyat. Oleh karena itu, bila peluang tersebut benar-benar dimanfaatkan incumbent selama menjabat dengan merealisasikan kebijakan prorakyat, perbaikan atau peningkatan berbagai sektor kehidupan, baik sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, papan, maupun pelayanan publik serta rutin mengunjungi rakyat, dalam posisi ini peluang incumbent untuk meraih kemenangan terbuka lebar bila dibandingkan calon lain.
Incumbent yang berhasil memperoleh kembali kepercayaan rakyat, mestinya menghargai kepercayaan dan kesempatan tersebut. Incumbent memunyai tanggung jawab lebih tinggi dibandingkan pemimpin baru di suatu daerah, karena incumbent sudah memahami kelebihan dan kelemahan daerah yang dipimpinnya. Dalam artian, incumbent tidak perlu lagi belajar atau menyesuaikan diri, melainkan tinggal melanjutkan program-program lima tahun di masa kepemimpinan sebelumnya serta mewujudkan janji-janji kampanye yang telah disampaikan.
Pelajaran demokrasi, kekuasaan, dan kepemimpinan memberikan hikmah tersendiri di tengah-tengah transisi demokrasi saat ini tengah berlangsung. Secara khusus para incumbent yang berhasil meraih kemenangan dalam pemilukada, sudah semestinya harus lebih baik. Kepercayaan rakyat itu sangat mahal dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam rangka mewujudkan impian, cita-cita pembangunan dan memenuhi harapan rakyat daerah.
Penulis adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI
Sepanjang tahun 2010 tercatat sekitar 246 daerah menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada), antaralain terdiri dari 7 (tujuh) provinsi dan 239 kabupaten/kota. Pemilukada merupakan implikasi turunan dari kebijakan penerapan desentralisasi atau otonomi daerah, secara yuridis sebagaimana tertuang dalam pasal 56 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat daerah bersangkutan.
Demokrasi memberi hak sama pada setiap warga negara, khususnya dalam mencalonkan diri sebagai kandidat kepala daerah. Para kepala daerah atau wakil kepala daerah sedang menjabat (incumbent) sejauh tidak menyalahi peraturan perundang-undangan berhak maju kembali dalam pemilukada. Sebagaimisal pada pemilukada 3 Juli 2010 lalu di provinsi Bengkulu diramaikan incumbent gubernur dan 5 incumbent bupati (Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, Muko-Muko, Seluma.
Secara realitas dari pemilukada Bengkulu tersebut, incumbent gubernur dan 4 incumbent bupati meraih kemenangan, kecuali incumbent di kabupaten Lebong. Bahkan di beberapa daerah para incumbent bisa memenangkan pertarungan dengan angka diatas 90 persen, seperti pasangan Joko Widodo – FX Hadi Rudyatmo di Kota Solo Jawa Tengah mendulang 90,09 persen suara; pasangan Herman Deru–Kholid Mawardi meraih 94,56 persen pada pemilukada Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Sumatera Selatan.
Tidak ada jaminan incumbent terpilih kembali dalam bursa pemilukada, seperti pada pemilukada 30 Juni 2010 lalu di Sumatera Barat, incumbent Gubernur Marlis Rahman dikalahkan kandidat penantang Irwan Prayitno. Begitu juga di beberapa kabupaten/kota incumbent bupati menuai kekalahan, seperti di kabupaten Pasaman Barat, kabupaten Bangka Selatan, kota Dumai, kabupaten Indragiri Hulu, dan seterusnya.
Rekam jejak dan kinerja incumbent ketika berkuasa sangat menentukan, bila selama menjabat kepala daerah baik berposisi sebagai Gubernur, Bupati ataupun Walikota selalu membangun kepercayaan dan kedekatan dengan rakyat, peduli pada rakyat dan mencurahkan segala kemampuan dan pikirannya demi kemajuan wilayah dan rakyat. Dalam bentuk real, menjalankan program-program bersentuhan langsung dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, seperti bidang ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Incumbent memiliki track record seperti ini sangat bepotensi dan dengan sangat mudah untuk terpilih kembali. Tetapi sebaliknya, incumbent yang tidak amanah dan tidak peka serta menjaga jarak terhadap rakyat secara mudah akan terdepak dan cenderung ditinggalkan rakyat.
Dalam hal ini, kehadiran incumbent setidaknya mempunyai beberapa keunggulan baik bersifat positif maupun negatif. Pertama, didukung tingkat popularitas dan elektabilitas lebih tinggi. Sudah sejawarnya jabatan sebagai gubernur, Bupati atau walikota menyebabkan incumbent unggul ketimbang calon lain, lantaran kerapkali tersosialisasi melalui media massa dan secara tidak langsung dapat berfungsi sebagai iklan gratis dalam menaikkan tingkat popularitas.
Kedua, incumbent memiliki modal informasi cukup mendalam tentang peta permasalahan di daerahnya, dukungan modal logistik, dan jaringan dengan berbagai elemen masyarakat baik di pusat maupun di daerah. Jika kelebihan tersebut dimanfaatkan seefektif mungkin dalam interval lima tahun, incumbent sudah dipastikan berpeluang besar menang dalam pemilukada ketimbang calon penantang.
Ketiga, incumbent lebih banyak diuntungkan dengan jabatannya. Secara politik, jabatan bagi incumbent adalah modal prestisius, karena dengan mudah para incumbent bisa memanfaatkan program-program pemerintah daerah seperti peningkatan dana pembangunan infrastruktur serta menyalurkan bantuan-bantuan sosial dan hibah pada masyarakat menjelang pemilukada.
Keempat, incumbent bisa melakukan intervensi terhadap penyelenggara pemilukada—Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Sebab incumbent memiliki kewenangan, khususnya dalam anggaran pemilukada. Apalagi bila unsur sekretariat KPUD berasal dari pegawai pemerintah daerah, sudah barang tentu incumbent cenderung mendapatkan keistimewaan ketimbang kadidat lain.
Incumbent dan Harapan Rakyat
Menurut para filsuf, bahwa kekuasaan itu ibarat dua sisi mata uang. Jika dijalankan dengan amanah, jujur, dan bertanggung jawab, akan bermanfaat bukan saja bagi penguasa atau pemimpin, tapi juga masyarakat luas. Sebaliknya, apabila kekuasaan itu hanya digunakan untuk kepentingan sempit, kerapkali terjadi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang diemban.
Bisa saja dengan memanfaatkan kekuasaan untuk mengumpulkan harta dan mengembangkan investasi haram. Akibatnya, kekuasaan itu menjadi bumerang bagi sang pemimpin. Sebagaimana realitas mewartakan bahwa banyak kepala daerah atau mantan kepala daerah terjerat kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, pada akhirnya mengantar mereka ke pengadilan dan bahkan ke jeruji besi (penjara).
Kemenangan para incumbent sangatlah wajar, begitu juga dengan kekalahan. Siapapun pilihan rakyat untuk pemimpinnya harus dihormati sebagai kehendak rakyat. Sebagaimana kita bisa cermati dewasa ini bahwa rakyat semakin cerdas membedakan mana pemimpin layak untuk dipilih dan sebaliknya. Hukum alam inilah semestinya menjadi catatan penting para kandidat yang maju ke pentas pemilukada.
Sejatinya waktu lima tahun adalah lebih dari cukup untuk mendapatkan simpati rakyat. Oleh karena itu, bila peluang tersebut benar-benar dimanfaatkan incumbent selama menjabat dengan merealisasikan kebijakan prorakyat, perbaikan atau peningkatan berbagai sektor kehidupan, baik sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, papan, maupun pelayanan publik serta rutin mengunjungi rakyat, dalam posisi ini peluang incumbent untuk meraih kemenangan terbuka lebar bila dibandingkan calon lain.
Incumbent yang berhasil memperoleh kembali kepercayaan rakyat, mestinya menghargai kepercayaan dan kesempatan tersebut. Incumbent memunyai tanggung jawab lebih tinggi dibandingkan pemimpin baru di suatu daerah, karena incumbent sudah memahami kelebihan dan kelemahan daerah yang dipimpinnya. Dalam artian, incumbent tidak perlu lagi belajar atau menyesuaikan diri, melainkan tinggal melanjutkan program-program lima tahun di masa kepemimpinan sebelumnya serta mewujudkan janji-janji kampanye yang telah disampaikan.
Pelajaran demokrasi, kekuasaan, dan kepemimpinan memberikan hikmah tersendiri di tengah-tengah transisi demokrasi saat ini tengah berlangsung. Secara khusus para incumbent yang berhasil meraih kemenangan dalam pemilukada, sudah semestinya harus lebih baik. Kepercayaan rakyat itu sangat mahal dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam rangka mewujudkan impian, cita-cita pembangunan dan memenuhi harapan rakyat daerah.
Penulis adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI
Menimbang Pilkada Langsung
Oleh: Andriadi Achmad
Sepanjang tahun 2010 tercatat sekitar 246 daerah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung, antaralain terdiri dari 7 (tujuh) provinsi dan 239 kabupaten/kota. Pilkada langsung merupakan implikasi turunan dari kebijakan penerapan desentralisasi atau otonomi daerah, secara yuridis sebagaimana tertuang dalam pasal 56 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat daerah bersangkutan.
Kehadiran pilkada langsung sejak tahun 2005, pada awalnya memberi angin segar bagi masyarakat daerah untuk memilih kepala daerah sesuai selera atau kehendak rakyat daerah—sebelumnya dipilih DPRD terkesan bahwa kepala daerah pesanan pusat atau kehendak perwakilan parpol. Walaupun secara realitas kepala daerah pilihan rakyat belum tentu lebih baik ketimbang pilihan DPRD.
Dalam sebuah buku berjudul Pilkada dan Dinamika Politik Lokal (2009), Leo Agustino menjelaskan beberapa pelajaran berharga dapat dipetik dari demokratisasi nasional di tingkat lokal (pilkada langsung. Pertama, aktor-aktor politik di daerah, baik perorangan maupun kelompok, dapat menjadi pejuang demokrasi manakala orientasi perjuangannya berdasar kepentingan mayoritas warga.
Kedua, pilkada langsung merupakan salah satu cara yang dapat digunakan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan akuntabel, responsif, dan tentunya demokratis di daerah. Ketiga, pilkada langsung merupakan cara relatif baik digunakan dalam memberikan pelajaran politik bagi warga masyarakat di daerah. Keempat, melalui pembelajaran demokratisasi yang terjadi di banyak negara dan di tingkat nasional, masyarakat daerah dapat memanfaatkan pilkada langsung sebagai alat deteksi arah demokrasi yang sedang diperjuangkan.
Dalam perspektif penulis, pelaksanaan pilkada langsung sejak tahun 2005 setidaknya telah membawa beberapa dampak negatif. Pertama, pemborosan dana baik anggaran pemerintah maupun dana dari kandidat calon kepala daerah. Pengeluaran dana dimulai dari pembelian perahu politik (partai politik) pengusung kandidat, dana logistik kandidat (poster, kaos, atribut, dana bantuan, dan sejenisnya), sampai praktik serangan fajar dalam bentuk pembagian uang dengan imbalan suara dan dana persiapan membeli suara di KPUD serta dana memenangkan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Realitas ini jauh dari kesan pesta rakyat demokratis dan penuh warna money politics.
Suatu fenomena menarik mengapung ke permukaan, adalah sebanyak 17 kepala daerah tingkat satu (Gubernur) dari 33 provinsi dan sekitar 50 persen dari kepala daerah tingkat dua (Bupati/Walikota) hasil pilkada langsung dalam kurun waktu antara 2005-2010 terjerat kasus korupsi. Salah satu indikasi kuat penyebab korupsi kepala daerah adalah akibat dari pengeluaran ongkos pilkada langsung relatif sangat mahal.
Kemungkinan dalam perhelatan pilkada langsung calon kepala daerah didonasi para pemodal, dengan konsekuensi akan mendapat imbalan jika terpilih. Bisa saja imbalan tersebut dalam bentuk perizinan membuka ladang bisnis atau diberikan tender-tender proyek di daerah. kemudian kepala daerah terpilih dijadikan boneka oleh para pemodal tersebut, sehingga tercipta shadow government (pemerintah bayangan) dan kepala daerah terpilih dijadikan tumbal kebijakan, pada akhirnya terjerat kasus korupsi.
Kedua, rentan terjadi konflik horizontal antar pendukung kandidat kepala daerah. Secara realitas, perhelatan pilkada langsung rentan menyulut konflik antar pendukung kepala daerah. Beberapa kasus konflik terjadi seperti pada pilkada Maluku Utara; Sumatera Utara; Sumatera Selatan; dan seterusnya. Konflik tersebut sudah barang tentu menimbulkan kerugian jiwa maupun fisik serta mengganggu ketertiban umum.
Penghapusan Pilkada Langsung Gubernur
Beberapa waktu lalu Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi melemparkan wacana penghapusan pilkada langsung Gubernur. Penulis menangkap gagasan tersebut muncul disebabkan beberapa faktor. Pertama, upaya penghematan dana. Jelas penghapusan pilkada langsung gubernur akan menghemat dana relatif besar.
Kedua, pertimbangan posisi Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Sebagai pejabat mewakili pemerintah pusat, sejatinya gubernur tidak dipilih dalam pilkada langsung, namun diangkat oleh presiden. Sementara pilkada langsung Bupati/Walikota tetap dipertahankan, mengingat ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah sesungguhnya berada di kabupaten/kota.
Ketiga, upaya pemerintah untuk menguatkan posisi dan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam penguatan peran ini, gubernur akan diberikan kewenangan sebagai controller yang mengawasi dan membina Bupati atau walikota dalam penyelenggaraan otonomi daerah sekaligus pengaturan anggaran oleh gubernur terhadap para bupati dan walikota. Kalau tidak ada kontrol, seperti terjadi saat ini dimana para bupati dan walikota seperti raja-raja kecil ada di daerah.
Keempat, Pilkada langsung gubernur mengakibatkan hirarki pemerintahan tidak jelas karena sistem pemerintahan Indonesia terdiri atas tiga lapisan yakni pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Tiga lapisan pemerintahan itu, menyulitkan pelaksanaan berbagai program pemerintah pusat karena setiap kepala daerah merasa dipilih secara langsung oleh rakyat setempat. Efektifnya hanya ada dua lapisan hirarki pemerintahan yaitu pusat dan daerah.
Terlepas dari kontroversi rezim Orde Baru (ORBA), yaitu sentralisasi, non-demokratis dan otoritarianisme Soeharto. Tidak bisa dinapikkan bahwa struktur pemerintahan daerah masa ORBA cukup efektif, efisien, cenderung tidak menimbulkan gejolak. Masa ORBA, kepala daerah tingkat satu dipilih berasal dari militer minimal berpangkat Kolonel/Brigadir Jenderal atau berasal dari birokrat dengan golongan minimal 3B. Sehingga para pemimpin yang diangkat memiliki pengalaman dan telah teruji dalam rentang waktu relatif panjang.
Euporia politik mewabah Indonesia pasca reformasi cenderung menggiring terompet perubahan menjadi tak terkendali. Pelbagai terobosan tanpa konsep jelas diterapkan dalam rangka mencari format utuh demokrasi, sebagai salah satu contoh adalah penyelenggaraan pilkada langsung sejak tahun 2005.
Oleh karena itu, seiring perjalanan transisi demokrasi terus menggelinding bagaikan snow ball (bola salju) menuju titik konsolidasi demokrasi di negeri kita. Tak ada salahnya, bangsa kita belajar dari format dan struktur pemerintahan daerah di masa Orde Baru, tentunya tanpa mengabaikan semangat penerapan desentralisasi dan otonomi daerah tengah berlangsung.
Penulis adalah Mahasiswa Magister Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI
Sepanjang tahun 2010 tercatat sekitar 246 daerah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung, antaralain terdiri dari 7 (tujuh) provinsi dan 239 kabupaten/kota. Pilkada langsung merupakan implikasi turunan dari kebijakan penerapan desentralisasi atau otonomi daerah, secara yuridis sebagaimana tertuang dalam pasal 56 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat daerah bersangkutan.
Kehadiran pilkada langsung sejak tahun 2005, pada awalnya memberi angin segar bagi masyarakat daerah untuk memilih kepala daerah sesuai selera atau kehendak rakyat daerah—sebelumnya dipilih DPRD terkesan bahwa kepala daerah pesanan pusat atau kehendak perwakilan parpol. Walaupun secara realitas kepala daerah pilihan rakyat belum tentu lebih baik ketimbang pilihan DPRD.
Dalam sebuah buku berjudul Pilkada dan Dinamika Politik Lokal (2009), Leo Agustino menjelaskan beberapa pelajaran berharga dapat dipetik dari demokratisasi nasional di tingkat lokal (pilkada langsung. Pertama, aktor-aktor politik di daerah, baik perorangan maupun kelompok, dapat menjadi pejuang demokrasi manakala orientasi perjuangannya berdasar kepentingan mayoritas warga.
Kedua, pilkada langsung merupakan salah satu cara yang dapat digunakan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan akuntabel, responsif, dan tentunya demokratis di daerah. Ketiga, pilkada langsung merupakan cara relatif baik digunakan dalam memberikan pelajaran politik bagi warga masyarakat di daerah. Keempat, melalui pembelajaran demokratisasi yang terjadi di banyak negara dan di tingkat nasional, masyarakat daerah dapat memanfaatkan pilkada langsung sebagai alat deteksi arah demokrasi yang sedang diperjuangkan.
Dalam perspektif penulis, pelaksanaan pilkada langsung sejak tahun 2005 setidaknya telah membawa beberapa dampak negatif. Pertama, pemborosan dana baik anggaran pemerintah maupun dana dari kandidat calon kepala daerah. Pengeluaran dana dimulai dari pembelian perahu politik (partai politik) pengusung kandidat, dana logistik kandidat (poster, kaos, atribut, dana bantuan, dan sejenisnya), sampai praktik serangan fajar dalam bentuk pembagian uang dengan imbalan suara dan dana persiapan membeli suara di KPUD serta dana memenangkan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Realitas ini jauh dari kesan pesta rakyat demokratis dan penuh warna money politics.
Suatu fenomena menarik mengapung ke permukaan, adalah sebanyak 17 kepala daerah tingkat satu (Gubernur) dari 33 provinsi dan sekitar 50 persen dari kepala daerah tingkat dua (Bupati/Walikota) hasil pilkada langsung dalam kurun waktu antara 2005-2010 terjerat kasus korupsi. Salah satu indikasi kuat penyebab korupsi kepala daerah adalah akibat dari pengeluaran ongkos pilkada langsung relatif sangat mahal.
Kemungkinan dalam perhelatan pilkada langsung calon kepala daerah didonasi para pemodal, dengan konsekuensi akan mendapat imbalan jika terpilih. Bisa saja imbalan tersebut dalam bentuk perizinan membuka ladang bisnis atau diberikan tender-tender proyek di daerah. kemudian kepala daerah terpilih dijadikan boneka oleh para pemodal tersebut, sehingga tercipta shadow government (pemerintah bayangan) dan kepala daerah terpilih dijadikan tumbal kebijakan, pada akhirnya terjerat kasus korupsi.
Kedua, rentan terjadi konflik horizontal antar pendukung kandidat kepala daerah. Secara realitas, perhelatan pilkada langsung rentan menyulut konflik antar pendukung kepala daerah. Beberapa kasus konflik terjadi seperti pada pilkada Maluku Utara; Sumatera Utara; Sumatera Selatan; dan seterusnya. Konflik tersebut sudah barang tentu menimbulkan kerugian jiwa maupun fisik serta mengganggu ketertiban umum.
Penghapusan Pilkada Langsung Gubernur
Beberapa waktu lalu Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi melemparkan wacana penghapusan pilkada langsung Gubernur. Penulis menangkap gagasan tersebut muncul disebabkan beberapa faktor. Pertama, upaya penghematan dana. Jelas penghapusan pilkada langsung gubernur akan menghemat dana relatif besar.
Kedua, pertimbangan posisi Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Sebagai pejabat mewakili pemerintah pusat, sejatinya gubernur tidak dipilih dalam pilkada langsung, namun diangkat oleh presiden. Sementara pilkada langsung Bupati/Walikota tetap dipertahankan, mengingat ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah sesungguhnya berada di kabupaten/kota.
Ketiga, upaya pemerintah untuk menguatkan posisi dan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam penguatan peran ini, gubernur akan diberikan kewenangan sebagai controller yang mengawasi dan membina Bupati atau walikota dalam penyelenggaraan otonomi daerah sekaligus pengaturan anggaran oleh gubernur terhadap para bupati dan walikota. Kalau tidak ada kontrol, seperti terjadi saat ini dimana para bupati dan walikota seperti raja-raja kecil ada di daerah.
Keempat, Pilkada langsung gubernur mengakibatkan hirarki pemerintahan tidak jelas karena sistem pemerintahan Indonesia terdiri atas tiga lapisan yakni pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Tiga lapisan pemerintahan itu, menyulitkan pelaksanaan berbagai program pemerintah pusat karena setiap kepala daerah merasa dipilih secara langsung oleh rakyat setempat. Efektifnya hanya ada dua lapisan hirarki pemerintahan yaitu pusat dan daerah.
Terlepas dari kontroversi rezim Orde Baru (ORBA), yaitu sentralisasi, non-demokratis dan otoritarianisme Soeharto. Tidak bisa dinapikkan bahwa struktur pemerintahan daerah masa ORBA cukup efektif, efisien, cenderung tidak menimbulkan gejolak. Masa ORBA, kepala daerah tingkat satu dipilih berasal dari militer minimal berpangkat Kolonel/Brigadir Jenderal atau berasal dari birokrat dengan golongan minimal 3B. Sehingga para pemimpin yang diangkat memiliki pengalaman dan telah teruji dalam rentang waktu relatif panjang.
Euporia politik mewabah Indonesia pasca reformasi cenderung menggiring terompet perubahan menjadi tak terkendali. Pelbagai terobosan tanpa konsep jelas diterapkan dalam rangka mencari format utuh demokrasi, sebagai salah satu contoh adalah penyelenggaraan pilkada langsung sejak tahun 2005.
Oleh karena itu, seiring perjalanan transisi demokrasi terus menggelinding bagaikan snow ball (bola salju) menuju titik konsolidasi demokrasi di negeri kita. Tak ada salahnya, bangsa kita belajar dari format dan struktur pemerintahan daerah di masa Orde Baru, tentunya tanpa mengabaikan semangat penerapan desentralisasi dan otonomi daerah tengah berlangsung.
Penulis adalah Mahasiswa Magister Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI
Jumat, 18 Juni 2010
Dinamika Gerakan Mahasiswa Indonesia
Judul : Gerakan Mahasiswa (Dalam Perspektif Perubahan Politik Nasional)
Penulis : Dody Rudianto
Penerbit: Golden Terayon Press
Cetakan : Pertama, Maret 2010
Tebal : xii + 224 Halaman
Harga : Rp. 38.000
Gerakan Mahasiswa selalu hadir dalam setiap momen dan perubahan penting suatu bangsa. Dalam konteks ke-Indonesian, sebut saja sejak gerakan kebangkitan nasional Boedi Oetomo (1908) di pelopori mahasiswa STOVIA; mencetus Sumpah Pemuda (1928) dipelopori mahasiswa seperti Soekarno-Hatta-Sjahrir dan lain-lain; mendesak dan menculik (peristiwa rengas dengklok) Soekarno-Hatta agar mendeklarasi kemerdekaan RI dipimpin mahasiswa seperti Chairul Saleh-Sjarif Thayeb dan lain-lain (1945); menumbangkan Orde Lama (1966) di gerakkan oleh Akbar Tandjung-Cosmas Batubara-Marsilam Simanjuntak dan lain-lain—di kenal sebagai angkatan 66; peristiwa MALARI (1974) di bawah kendali Hariman Siregar; penolakan NKK/BKK dan pencalonan kembali Soeharto (1978); serta menggulingkan rezim Orde Baru (1998).
Melalui buku Gerakan Mahasiswa: Dalam Perspektif Perubahan Politik Nasional karya Dody Rudianto ini, membuka kembali memori lembaran dinamika perjuangan mahasiswa—sebagai garda terdepan pemuda—dalam proses perubahan zaman yang dialami oleh tiap generasi dengan segala aspek dan problematik tantangan berbeda-beda serta melihat peran kesejarahan gerakan mahasiswa dalam perspektif perubahan politik nasional sejak tahun 1908-1998.
Secara historis, menurut Dody ada dua istilah kerapkali muncul dalam gerakan mahasiswa yaitu gerakan moral (moral force) dan politik praktis. Kedua istilah dimunculkan antara dua pihak berseberangan, yaitu gerakan mahasiswa dan pemerintah berkuasa. Sudah lazim bahwa untuk menyudutkan dan memberangus gerakan mahasiswa, pemerintah kerapkali mengklaim gerakan mahasiswa telah melakukan politik praktis secara otomatis telah melanggar peraturan.
Sedangkan gerakan mahasiswa tetap bersikukuh bahwa gerakan mereka adalah gerakan moral (moral force)—gerakan murni belum terpolusi oleh pengaruh politik berorientasi kekuasan, dan masih tetap mempertahankan konsistensi perjuangan dilandasi nilai-nilai penegakan moral. Walaupun tak dapat dibantah bahwa terdapat juga oknum-oknum gerakan mahasiswa terjebak pada lingkaran politik praktis.
Selain itu, dalam buku ini dijelaskan 2 alasan utama penyebab kobaran api gerakan mahasiswa kian menyala dalam memperjuangkan perubahan. Pertama, terjadi penyumbatan dalam penyelenggaraan kenegaraan yang tidak berimbang. Kedua, fungsi pemerintahan yang bukan lagi sebagai pelayan rakyat tetapi menjelma menjadi penindas rakyat, bahkan belakang ini menjadi pelayan partai politik. (hal. 191).
Gerakan mahasiswa Indonesia senantiasa hadir dalam lintasan perjalanan kehidupan bernegara, sebagai sikap reaktif terhadap keadaan kehidupan kenegaraan yang di anggap tengah berada dalam posisi ketimpangan. Kobaran api semangat gerakan mahasiswa tidak akan pernah padam, bahkan semakin membesar selama nilai-nilai keadilan dan kebenaran masih tetap di injak-injak penguasa.
Peresensi adalah Andriadi Achmad
Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia
Penulis : Dody Rudianto
Penerbit: Golden Terayon Press
Cetakan : Pertama, Maret 2010
Tebal : xii + 224 Halaman
Harga : Rp. 38.000
Gerakan Mahasiswa selalu hadir dalam setiap momen dan perubahan penting suatu bangsa. Dalam konteks ke-Indonesian, sebut saja sejak gerakan kebangkitan nasional Boedi Oetomo (1908) di pelopori mahasiswa STOVIA; mencetus Sumpah Pemuda (1928) dipelopori mahasiswa seperti Soekarno-Hatta-Sjahrir dan lain-lain; mendesak dan menculik (peristiwa rengas dengklok) Soekarno-Hatta agar mendeklarasi kemerdekaan RI dipimpin mahasiswa seperti Chairul Saleh-Sjarif Thayeb dan lain-lain (1945); menumbangkan Orde Lama (1966) di gerakkan oleh Akbar Tandjung-Cosmas Batubara-Marsilam Simanjuntak dan lain-lain—di kenal sebagai angkatan 66; peristiwa MALARI (1974) di bawah kendali Hariman Siregar; penolakan NKK/BKK dan pencalonan kembali Soeharto (1978); serta menggulingkan rezim Orde Baru (1998).
Melalui buku Gerakan Mahasiswa: Dalam Perspektif Perubahan Politik Nasional karya Dody Rudianto ini, membuka kembali memori lembaran dinamika perjuangan mahasiswa—sebagai garda terdepan pemuda—dalam proses perubahan zaman yang dialami oleh tiap generasi dengan segala aspek dan problematik tantangan berbeda-beda serta melihat peran kesejarahan gerakan mahasiswa dalam perspektif perubahan politik nasional sejak tahun 1908-1998.
Secara historis, menurut Dody ada dua istilah kerapkali muncul dalam gerakan mahasiswa yaitu gerakan moral (moral force) dan politik praktis. Kedua istilah dimunculkan antara dua pihak berseberangan, yaitu gerakan mahasiswa dan pemerintah berkuasa. Sudah lazim bahwa untuk menyudutkan dan memberangus gerakan mahasiswa, pemerintah kerapkali mengklaim gerakan mahasiswa telah melakukan politik praktis secara otomatis telah melanggar peraturan.
Sedangkan gerakan mahasiswa tetap bersikukuh bahwa gerakan mereka adalah gerakan moral (moral force)—gerakan murni belum terpolusi oleh pengaruh politik berorientasi kekuasan, dan masih tetap mempertahankan konsistensi perjuangan dilandasi nilai-nilai penegakan moral. Walaupun tak dapat dibantah bahwa terdapat juga oknum-oknum gerakan mahasiswa terjebak pada lingkaran politik praktis.
Selain itu, dalam buku ini dijelaskan 2 alasan utama penyebab kobaran api gerakan mahasiswa kian menyala dalam memperjuangkan perubahan. Pertama, terjadi penyumbatan dalam penyelenggaraan kenegaraan yang tidak berimbang. Kedua, fungsi pemerintahan yang bukan lagi sebagai pelayan rakyat tetapi menjelma menjadi penindas rakyat, bahkan belakang ini menjadi pelayan partai politik. (hal. 191).
Gerakan mahasiswa Indonesia senantiasa hadir dalam lintasan perjalanan kehidupan bernegara, sebagai sikap reaktif terhadap keadaan kehidupan kenegaraan yang di anggap tengah berada dalam posisi ketimpangan. Kobaran api semangat gerakan mahasiswa tidak akan pernah padam, bahkan semakin membesar selama nilai-nilai keadilan dan kebenaran masih tetap di injak-injak penguasa.
Peresensi adalah Andriadi Achmad
Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia
Pergeseran Ideologi Politik PKS?
Oleh: Andriadi Achmad
Francis Bacon mendefinisikan ideologi sebagai sintesa pemikiran mendasar dari suatu konsep hidup. Dalam artian ideologi merupakan organ vital bagi individu, sebuah komunitas atau organisasi baik berbasis agama, budaya, politik, etnis, profesional, dan lain-lain. Fungsi ideologi adalah dasar utama atau pandangan pokok yang pada tahap selanjutnya diejawantahkan ke dalam bentuk visi dan misi.
Dalam buku Ideologi Politik PKS: dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen (2008), Imdadun Rahmat menjelaskan bahwa ideologi PKS dipengaruhi organisasi Ikhwanul Muslimin (IM) pimpinan Hasan Al-Banna di Mesir dan partai politik Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pimpinan Mohammad Natsir. Dimana IM, Masyumi, dan PKS menancapkan ideologi Islam kaffah sebagai landasan pergerakan.
Dalam konteks ke-Indonesian, secara realitas kita dapat membaca bahwa ideologi Islam kaffah yang diproklamirkan PKS berlawanan dengan nation state (negara bangsa) dan pancasila yang telah ditancapkan para founding father Indonesia. Tak hanya itu latar belakang masyarakat Indonesia, yaitu pluralisme dan multikulturalisme menjadi batu sandungan bagi perkembangan PKS ke depan.
Fenomena Kelahiran PKS
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai politik terlahir pasca Orde Baru. Secara historis PKS adalah embrio Partai Keadilan (PK) yang di deklarasikan pada tahun 1999. Kemudian electoral treshold (ET) 2 persen—UU Nomor 3 tahun 1999—menghadang PKS untuk melaju pada pemilu 2004, pada akhirnya tahun 2003 bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pada pemilu 1999, sebagai pendatang baru PK meraih Perolehan suara cukup signifikan yaitu 1.436.565 atau 1,36 persen dan menempati posisi 9 dari 48 parpol; pada pemilu 2004 PKS menembus angka 8.325.020 atau 7,34 persen dan menempati posisi 7 dari 24 parpol; sedangkan pada pemilu 2009 PKS mampu meraup suara 8.206.955 atau 7,88 persen dan menempati posisi 4 dari 36 parpol nasional.
Kemunculan PKS cukup di perhitungkan dalam kancah perpolitikan nasional. PKS menjadi sebuah fenomena, dimana PKS menawarkan pendekatan baru dan berbeda dalam politik Islam sepanjang sejarah Indonesia. Sebagaimana dijelaskan di awal tulisan bahwa secara ideologis latarbelakang PKS sebenarnya berasal dari gerakan tarbiyah yang pertama kali muncul pada awal tahun 1980an, pergerakan tarbiyah ini bukan hanya memberikan warna baru bagi pergerakan Islam Indonesia, tetapi dengan kekhasannya mentransformasikan diri sebagai salah satu kekuatan pendorong reformasi politik, sosial, maupun budaya di Indonesia.
Kelahiran gerakan tarbiyah di Indonesia menjadi salah satu kekuatan politik dalam wadah PKS sebenarnya cukup mengherankan pelbagai kalangan, lantaran PKS di dirikan dan di pimpin tokoh-tokoh yang selama ini jauh dari popularitas dan tidak dikenal orang. Disamping itu, PKS menjadi partai unik karena merupakan partai kader yang memiliki kader yang militan dan mampu bergerak secara mandiri.
Sebagai salah satu partai Islam terbesar, PKS mempunyai tanggungjawab besar dalam mewujudkan dan merealisasikan nilai-nilai Islam. Namun, sebagaimana kita ketahui eksistensi partai berideologi Islam di Indonesia kerapkali ditinggalkan para pemilihnya—umat islam. Berdasarkan data pada pemilu 1999 perolehan suara dari 18 partai berazaz formal Islam dan di tambah PKB (12,62 persen) dan PAN (7,12 persen)—tidak berazaz Islam, bermassa Islam—mengantongi sekitar 39. 758.725 atau 37,56 persen dari 105.846.000 total suara sah, berarti sekitar 66.087.275 atau 62,44 % suara mengalir ke partai-partai politik ber-notebene tidak berazaz Islam.
Begitu pula pada pemilu 4 April 2004, gabungan seluruh perolehan suara partai politik Islam mengantongi sekitar 39 persen. Sedangkan pada pemilu 2009, dari 9 parpol Islam hanya mengantongi 29,12 persen. Dari data tergambar bahwa partai politik berideologi Islam sangat sulit untuk mengungguli partai berazaz non-Islam. Gejala semacam ini, menurut Harry J. Benda (1980) dalam buku Bulan Sabit Matahari Terbit bahwa kekuatan non Islam berhasil memporak-porandakan mayoritas statistik.
Pergeseran Ideologi Politik PKS
Pada hemat penulis, ada beberapa hal perlu menjadi catatan penting PKS dalam menghadapi pelbagai tantangan terhadap penerimaan ideologi PKS. Pertama, PKS harus beradaptasi dengan kultur politik berkembang di Indonesia. Secara umum partai politik di Indonesia yang beridologi Islam sepi dari pemilih, dalam artian perolehan suara parpol Islam selama masa Reformasi pada khususnya sangat minim. padahal secara kuantitas umat Islam adalah mayoritas di negeri ini. Lebih spesifik, PKS mengalami permasalahan dalam mempertahankan eksistensi ke depan jika tak menemui solusi dalam menghadapi perilaku pemilih di kalangan Islam.
Kedua, membumikan visi dan misi PKS ke kalangan grass groot (akar rumput). Sebagaimana terjelaskan di awal bahwa ideologi diejawantakan dalam bentuk visi dan misi. Selama ini PKS lebih dikenal “partai langit” sebagai partai dakwah dan didominasi kaum terpelajar (kampus), masyarakat menengah ke atas dan masyarakat di daerah perkotaan. Karena itu gembok eklusivitas di tubuh PKS perlu di dobrak, apalagi kader-kader PKS sudah banyak menduduki posisi pimpinan publik baik di lembaga legislatif (DPR RI, DPRD) maupun eksekutif (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota).
Adalah tak bisa dihindari tantangan untuk menjaga eksistensi PKS ke depan harus mengejawantahkan visi dan misi kesejahteraan ke kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kalau PKS hanya mangandalkan Jargon “Profesional, peduli, dan bersih” tidak cukup sebagai modal untuk merebut hati rakyat. Sebagaimana kita ketahui beberapa parpol untuk menarik magnet suara rakyat dengan menjual ketokohan individu, sejatinya PKS menjual program dan aksi kerakyatan.
Ketiga, konsep politik PKS menuju pluralisme. Muskernas Bali tahun 2008 yang menegaskan pluralisme PKS, dalam artian bahwa PKS bergeser ke arah pluralis (partai terbuka). Tapi, sejatinya tanpa meninggalkan ideologi dakwah sebagai ideologi dasar berdirinya PKS. Pergeseran PKS menuju pluralisme, barangkali bisa mengikuti bagaimana metamorfosis partai Refah ke Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki.
Partai Refah berubah menjadi partai sekuler namun tetap menjadikan nilai–nilai universal Islam seperti anti korupsi sebagai isu besar yang ditawarkan kepada rakyat Turki, pada akhirnya mendapat kemenangan dan berhasil menduduki Racep Tayyip Erdogan pada kursi Perdana Menteri. Tak menutup kemungkinan dalam konteks ke-Indonesian, jika PKS sukses dalam peralihan menuju partai berorientasi pasar dan terbuka atau pluralisme, bisa jadi PKS pilihan alternatif serta meraih kemenangan dan akan menjadi primadona pada pemili-pemilu ke depan.
Fenomena pergeseran ideologi politik, bersinergi tesis Oliver Roy (1994) tentang neo-revivalisme. Dimana Roy menjelaskan bahwa Neo-Revivalisme terjadi ketika kelompok revivalisme Islam ini masuk ke ranah politik praktis. Selanjutnya kelompok ini meninggalkan karakter awalnya sebagai gerakan revolusioner dan bergeser ke arah yang lebih moderat untuk mencari jumlah massa banyak dalam usaha memenangkan pemilu. Sejatinya pada Munas III PKS 17-21 Juni 2010 ini, mampu menjadi landasan pacu bagi PKS menjadi partai untuk semua kalangan. Bisakah ditafsirkan sebagai bentuk pergeseran ideologi politik PKS?
Penulis adalah Anggota Mampang Studies Community dan Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia
Francis Bacon mendefinisikan ideologi sebagai sintesa pemikiran mendasar dari suatu konsep hidup. Dalam artian ideologi merupakan organ vital bagi individu, sebuah komunitas atau organisasi baik berbasis agama, budaya, politik, etnis, profesional, dan lain-lain. Fungsi ideologi adalah dasar utama atau pandangan pokok yang pada tahap selanjutnya diejawantahkan ke dalam bentuk visi dan misi.
Dalam buku Ideologi Politik PKS: dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen (2008), Imdadun Rahmat menjelaskan bahwa ideologi PKS dipengaruhi organisasi Ikhwanul Muslimin (IM) pimpinan Hasan Al-Banna di Mesir dan partai politik Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pimpinan Mohammad Natsir. Dimana IM, Masyumi, dan PKS menancapkan ideologi Islam kaffah sebagai landasan pergerakan.
Dalam konteks ke-Indonesian, secara realitas kita dapat membaca bahwa ideologi Islam kaffah yang diproklamirkan PKS berlawanan dengan nation state (negara bangsa) dan pancasila yang telah ditancapkan para founding father Indonesia. Tak hanya itu latar belakang masyarakat Indonesia, yaitu pluralisme dan multikulturalisme menjadi batu sandungan bagi perkembangan PKS ke depan.
Fenomena Kelahiran PKS
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai politik terlahir pasca Orde Baru. Secara historis PKS adalah embrio Partai Keadilan (PK) yang di deklarasikan pada tahun 1999. Kemudian electoral treshold (ET) 2 persen—UU Nomor 3 tahun 1999—menghadang PKS untuk melaju pada pemilu 2004, pada akhirnya tahun 2003 bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pada pemilu 1999, sebagai pendatang baru PK meraih Perolehan suara cukup signifikan yaitu 1.436.565 atau 1,36 persen dan menempati posisi 9 dari 48 parpol; pada pemilu 2004 PKS menembus angka 8.325.020 atau 7,34 persen dan menempati posisi 7 dari 24 parpol; sedangkan pada pemilu 2009 PKS mampu meraup suara 8.206.955 atau 7,88 persen dan menempati posisi 4 dari 36 parpol nasional.
Kemunculan PKS cukup di perhitungkan dalam kancah perpolitikan nasional. PKS menjadi sebuah fenomena, dimana PKS menawarkan pendekatan baru dan berbeda dalam politik Islam sepanjang sejarah Indonesia. Sebagaimana dijelaskan di awal tulisan bahwa secara ideologis latarbelakang PKS sebenarnya berasal dari gerakan tarbiyah yang pertama kali muncul pada awal tahun 1980an, pergerakan tarbiyah ini bukan hanya memberikan warna baru bagi pergerakan Islam Indonesia, tetapi dengan kekhasannya mentransformasikan diri sebagai salah satu kekuatan pendorong reformasi politik, sosial, maupun budaya di Indonesia.
Kelahiran gerakan tarbiyah di Indonesia menjadi salah satu kekuatan politik dalam wadah PKS sebenarnya cukup mengherankan pelbagai kalangan, lantaran PKS di dirikan dan di pimpin tokoh-tokoh yang selama ini jauh dari popularitas dan tidak dikenal orang. Disamping itu, PKS menjadi partai unik karena merupakan partai kader yang memiliki kader yang militan dan mampu bergerak secara mandiri.
Sebagai salah satu partai Islam terbesar, PKS mempunyai tanggungjawab besar dalam mewujudkan dan merealisasikan nilai-nilai Islam. Namun, sebagaimana kita ketahui eksistensi partai berideologi Islam di Indonesia kerapkali ditinggalkan para pemilihnya—umat islam. Berdasarkan data pada pemilu 1999 perolehan suara dari 18 partai berazaz formal Islam dan di tambah PKB (12,62 persen) dan PAN (7,12 persen)—tidak berazaz Islam, bermassa Islam—mengantongi sekitar 39. 758.725 atau 37,56 persen dari 105.846.000 total suara sah, berarti sekitar 66.087.275 atau 62,44 % suara mengalir ke partai-partai politik ber-notebene tidak berazaz Islam.
Begitu pula pada pemilu 4 April 2004, gabungan seluruh perolehan suara partai politik Islam mengantongi sekitar 39 persen. Sedangkan pada pemilu 2009, dari 9 parpol Islam hanya mengantongi 29,12 persen. Dari data tergambar bahwa partai politik berideologi Islam sangat sulit untuk mengungguli partai berazaz non-Islam. Gejala semacam ini, menurut Harry J. Benda (1980) dalam buku Bulan Sabit Matahari Terbit bahwa kekuatan non Islam berhasil memporak-porandakan mayoritas statistik.
Pergeseran Ideologi Politik PKS
Pada hemat penulis, ada beberapa hal perlu menjadi catatan penting PKS dalam menghadapi pelbagai tantangan terhadap penerimaan ideologi PKS. Pertama, PKS harus beradaptasi dengan kultur politik berkembang di Indonesia. Secara umum partai politik di Indonesia yang beridologi Islam sepi dari pemilih, dalam artian perolehan suara parpol Islam selama masa Reformasi pada khususnya sangat minim. padahal secara kuantitas umat Islam adalah mayoritas di negeri ini. Lebih spesifik, PKS mengalami permasalahan dalam mempertahankan eksistensi ke depan jika tak menemui solusi dalam menghadapi perilaku pemilih di kalangan Islam.
Kedua, membumikan visi dan misi PKS ke kalangan grass groot (akar rumput). Sebagaimana terjelaskan di awal bahwa ideologi diejawantakan dalam bentuk visi dan misi. Selama ini PKS lebih dikenal “partai langit” sebagai partai dakwah dan didominasi kaum terpelajar (kampus), masyarakat menengah ke atas dan masyarakat di daerah perkotaan. Karena itu gembok eklusivitas di tubuh PKS perlu di dobrak, apalagi kader-kader PKS sudah banyak menduduki posisi pimpinan publik baik di lembaga legislatif (DPR RI, DPRD) maupun eksekutif (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota).
Adalah tak bisa dihindari tantangan untuk menjaga eksistensi PKS ke depan harus mengejawantahkan visi dan misi kesejahteraan ke kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kalau PKS hanya mangandalkan Jargon “Profesional, peduli, dan bersih” tidak cukup sebagai modal untuk merebut hati rakyat. Sebagaimana kita ketahui beberapa parpol untuk menarik magnet suara rakyat dengan menjual ketokohan individu, sejatinya PKS menjual program dan aksi kerakyatan.
Ketiga, konsep politik PKS menuju pluralisme. Muskernas Bali tahun 2008 yang menegaskan pluralisme PKS, dalam artian bahwa PKS bergeser ke arah pluralis (partai terbuka). Tapi, sejatinya tanpa meninggalkan ideologi dakwah sebagai ideologi dasar berdirinya PKS. Pergeseran PKS menuju pluralisme, barangkali bisa mengikuti bagaimana metamorfosis partai Refah ke Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki.
Partai Refah berubah menjadi partai sekuler namun tetap menjadikan nilai–nilai universal Islam seperti anti korupsi sebagai isu besar yang ditawarkan kepada rakyat Turki, pada akhirnya mendapat kemenangan dan berhasil menduduki Racep Tayyip Erdogan pada kursi Perdana Menteri. Tak menutup kemungkinan dalam konteks ke-Indonesian, jika PKS sukses dalam peralihan menuju partai berorientasi pasar dan terbuka atau pluralisme, bisa jadi PKS pilihan alternatif serta meraih kemenangan dan akan menjadi primadona pada pemili-pemilu ke depan.
Fenomena pergeseran ideologi politik, bersinergi tesis Oliver Roy (1994) tentang neo-revivalisme. Dimana Roy menjelaskan bahwa Neo-Revivalisme terjadi ketika kelompok revivalisme Islam ini masuk ke ranah politik praktis. Selanjutnya kelompok ini meninggalkan karakter awalnya sebagai gerakan revolusioner dan bergeser ke arah yang lebih moderat untuk mencari jumlah massa banyak dalam usaha memenangkan pemilu. Sejatinya pada Munas III PKS 17-21 Juni 2010 ini, mampu menjadi landasan pacu bagi PKS menjadi partai untuk semua kalangan. Bisakah ditafsirkan sebagai bentuk pergeseran ideologi politik PKS?
Penulis adalah Anggota Mampang Studies Community dan Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia
Selasa, 04 Mei 2010
Paradigma Baru Pendidikan Indonesia
Oleh: Andriadi Achmad
Berdasarkan laporan UNDP (United Nations Development Programme) Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index-HDI) dunia, Indonesia berada pada urutan ke-110 dari 173 negara (2002); 112 dari 175 negara (2003); 108 dari 177 negara (2004); 110 dari 177 negara (2005); 108 dari 177 negara (2006); 108 dari 177 negara (2007); 107 dari 177 negara (2008); 111 dari 182 negara (2009). Data ini, setidaknya bisa menjadi sebagai salah satu parameter mewartakan kualitas dan mutu pendidikan Indonesia delapan tahun terakhir.
Secara realitas pendidikan indonesia belum memberikan titik terang menggembirakan. Padahal, Indonesia dengan Sumber Daya Alam (SDA) melimpah membutuhkan SDM yang berkualitas. Menurut H. Mc.Rae (1995) dalam buku The World in 2020 bahwa pada zaman sekarang dan masa akan datang ketersediaan SDA melimpah tidak banyak menentukan kemajuan suatu masyarakat dan bangsa, tetapi faktor kualitas perorangan dan kelompok masyarakat itu sendiri menentukan kemajuan.
Belajar dari perjalanan sejarah peradaban dunia, bangsa-bangsa termasuk dalam gugusan negara maju, seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan sekarang disusul oleh China, India, Malaysia, Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan, adalah negara-negara mendudukkan pendidikan sebagai prioritas pertama. Negara-negara ini menganut paradigma, meminjam istilah Soedijarto "To Build Nation Build School". Karena itu, sektor pendidikan sangat menentukan masa depan bangsa kita.
Merubah Paradigma Sistem Pendidikan
Berdasarkan penelitian Harvard University (USA) jika mengajar dengan banyak berceramah, maka tingkat pemahaman hanya 20 persen (Hard Skill). Tetapi sebaliknya, jika peserta didik diminta untuk melakukan sesuatu sambil melaporkannya, tingkat pemahaman dapat mencapai sekitar 80 persen (Soft Skill).
Suatu perubahan adalah keniscayaan bila suatu sistem tidak lagi sesuai dengan kondisi zaman yang selalu berputar menuju arah kemajuan. Menyorot kondisi pendidikan Indonesia kekinian, mengapungkan paradigma baru merupakan adalah hal pokok sangat mendasar dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi pendidikan Indonesia.
Secara umum, penulis mengamati sistem dan metode pendidikan Indonesia lebih cenderung mengedepankan metode bercerita, penghafalan—sangat minim memberikan ruang dan waktu untuk mempraktikkan di lapangan—kemudian di ujiankan dan mendapatkan nilai sebagai tolak ukur dari keberhasilan proses pembelajaran. Padahal, selembar kertas nilai tidaklah berarti tanpa diimbangi kemampuan praktik di lapangan.
Pantas saja, pendidikan Indonesia sulit melahirkan lulusan berkualitas dan siap pakai. Bahkan, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (Teknik, Ekonomi dan keterampilan lain) dan perguruan tinggi mayoritas tidak siap pakai. Sejatinya pengembangan keterampilan dan kreatifitas sangat urgen untuk dikedepankan dalam sistem pembelajaran. Melalui keterampilan peserta didik diharapkan mampu melahirkan pelbagai inovasi-inovasi baru.
Pada hemat penulis ada beberapa hal perlu diperhatikan dalam mencari format baru sistem pendidikan Indonesia. Pertama, menerapkan sistem praktik dalam skala besar—bisa jadi 20 persen teori dan materi di kelas, sedangkan 80 persen di praktikkan. Dalam hal ini, peserta didik lebih dituntut untuk mengerti dan memahami pelajaran melalui pengamatan, penelitian dan percobaan.
Dalam menerapkan sistem ini, memang membutuhkan ongkos cukup besar. Tapi anggaran dana bukanlah kendala besar, dikarenakan sejak 2009 pemerintah telah menganggarkan 20 persen APBN untuk sektor pendidikan. Pelbagai bentuk penyaluran telah dilakukan, antaralain melalui BOS (bantuan operasional sekolah); Hibah sekolah; ataupun bentuk beasiswa unggulan, beasiswa berprestasi, dan sejenisnya melalui Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Kemendiknas RI sejak tahun 2006.
Kedua, mendukung sekolah alternatif sebagai bentuk lain dalam upaya pencerdasan anak bangsa. Sekolah alternatif—lebih mengarahkan peserta didik pada pengembangan bakat, minat, dan keterampilan—perlu perhatian, dukungan dan kepercayaan untuk mendapatkan legalitas sebagai pendidikan non-formal di Indonesia.
Beberapa sekolah alternatif berkembang dan bisa menjadi rujukan, seperti sekolah alam; sekolah anak jalanan—bengkel moral Komnas PAI (Komite Nasional Peduli Anak Indonesia) di Jawa Timur pimpinan Yussy Fauziah; Sokola Rimba gagasan Butet Manurung dengan mengajarkan baca, tulis, dan hitung kepada orang Rimba atau suku Kubu di hutan Bukit Dua Belas-Jambi; Sekolah Gratis ”Rumah Pengetahuan Amartya” Eko Prasetyo di Bantul-Jogjakarta; Homeschooling gagasan "Kak Seto"; sekolah olahraga; dan sejenisnya.
Ketiga, mendukung pemerintah dalam pengembangan program double degree untuk jenjang pendidikan sarjana, magister dan doktoral. Program ini merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan SDM dalam memasuki pasar bebas tenaga kerja secara global. Program double degree ini telah di kembangkan beberapa PTN/PTS melalui dukungan beasiswa unggulan Kemendiknas RI sejak 2007. Hal ini juga dalam rangka mendukungn konsep pengembangan PT menuju world class university.
Format Pendidikan Versi Unesco
Dalam rangka menggagas paradigma baru sistem pendidikan di Indonesia, setidaknya berpijak pada lima konsep pokok rekomendasi UNESCO untuk pembaharuan sistem pendidikan dan pembelajaran. Pertama, learning to know. Guru lebih berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik, metode information supplier (ceramah, putar pita kaset) sudah tidak signifikan.
Kedua, learning to do. Peserta didik dilatih untuk secara sadar mampu melakukan suatu perbuatan atau tindakan produktif dalam ranah pengetahuan, perasaan dan penghendakan. Ketiga, learning to live together. Sekolah sebagai suatu masyarakat mini harus mengajarkan cooperatif learning (pembelajaran secara kerjasama dan bersama-sama), proses belajar tidak saja mengedepankan pertandingan intelektualistik semata. Keempat, learning to be. Peserta didik dimotivasi untuk menghayati dan mengembangkan rasa percaya diri tinggi serta dikondisikan dalam suasana dipercaya, dihargai, dan dihormati sebagai pribadi unik, merdeka, berkemampuan, serta adanya kebebasan untuk mengekspresikan diri. Kelima, learning throughout life. Pembelajaran tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Pembelajaran dan pendidikan berlangsung seumur hidup.
Terus menerus terbelenggu dengan konsep dan metode lama—minim akan inovasi—sudah semestinya kita sadari. Zaman selalu berputar menuju ke arah depan, dalam artian segala sesuatu memang harus mengikuti konteks zaman—kalau tidak akan tertinggal. Penulis menilai bahwa sistem pendidikan Indonesia hari ini sudah tidak relevan. Untuk itu, reformasi sistem menuju paradigma baru pendidikan Indonesia menjadi suatu keniscayaan!.
Penulis adalah Direktur Eksekutif CSIER (Center for Studies of Indonesian’s Education Reform) dan Mahasiswa Program Pascasarjana FISIP UI
Berdasarkan laporan UNDP (United Nations Development Programme) Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index-HDI) dunia, Indonesia berada pada urutan ke-110 dari 173 negara (2002); 112 dari 175 negara (2003); 108 dari 177 negara (2004); 110 dari 177 negara (2005); 108 dari 177 negara (2006); 108 dari 177 negara (2007); 107 dari 177 negara (2008); 111 dari 182 negara (2009). Data ini, setidaknya bisa menjadi sebagai salah satu parameter mewartakan kualitas dan mutu pendidikan Indonesia delapan tahun terakhir.
Secara realitas pendidikan indonesia belum memberikan titik terang menggembirakan. Padahal, Indonesia dengan Sumber Daya Alam (SDA) melimpah membutuhkan SDM yang berkualitas. Menurut H. Mc.Rae (1995) dalam buku The World in 2020 bahwa pada zaman sekarang dan masa akan datang ketersediaan SDA melimpah tidak banyak menentukan kemajuan suatu masyarakat dan bangsa, tetapi faktor kualitas perorangan dan kelompok masyarakat itu sendiri menentukan kemajuan.
Belajar dari perjalanan sejarah peradaban dunia, bangsa-bangsa termasuk dalam gugusan negara maju, seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan sekarang disusul oleh China, India, Malaysia, Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan, adalah negara-negara mendudukkan pendidikan sebagai prioritas pertama. Negara-negara ini menganut paradigma, meminjam istilah Soedijarto "To Build Nation Build School". Karena itu, sektor pendidikan sangat menentukan masa depan bangsa kita.
Merubah Paradigma Sistem Pendidikan
Berdasarkan penelitian Harvard University (USA) jika mengajar dengan banyak berceramah, maka tingkat pemahaman hanya 20 persen (Hard Skill). Tetapi sebaliknya, jika peserta didik diminta untuk melakukan sesuatu sambil melaporkannya, tingkat pemahaman dapat mencapai sekitar 80 persen (Soft Skill).
Suatu perubahan adalah keniscayaan bila suatu sistem tidak lagi sesuai dengan kondisi zaman yang selalu berputar menuju arah kemajuan. Menyorot kondisi pendidikan Indonesia kekinian, mengapungkan paradigma baru merupakan adalah hal pokok sangat mendasar dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi pendidikan Indonesia.
Secara umum, penulis mengamati sistem dan metode pendidikan Indonesia lebih cenderung mengedepankan metode bercerita, penghafalan—sangat minim memberikan ruang dan waktu untuk mempraktikkan di lapangan—kemudian di ujiankan dan mendapatkan nilai sebagai tolak ukur dari keberhasilan proses pembelajaran. Padahal, selembar kertas nilai tidaklah berarti tanpa diimbangi kemampuan praktik di lapangan.
Pantas saja, pendidikan Indonesia sulit melahirkan lulusan berkualitas dan siap pakai. Bahkan, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (Teknik, Ekonomi dan keterampilan lain) dan perguruan tinggi mayoritas tidak siap pakai. Sejatinya pengembangan keterampilan dan kreatifitas sangat urgen untuk dikedepankan dalam sistem pembelajaran. Melalui keterampilan peserta didik diharapkan mampu melahirkan pelbagai inovasi-inovasi baru.
Pada hemat penulis ada beberapa hal perlu diperhatikan dalam mencari format baru sistem pendidikan Indonesia. Pertama, menerapkan sistem praktik dalam skala besar—bisa jadi 20 persen teori dan materi di kelas, sedangkan 80 persen di praktikkan. Dalam hal ini, peserta didik lebih dituntut untuk mengerti dan memahami pelajaran melalui pengamatan, penelitian dan percobaan.
Dalam menerapkan sistem ini, memang membutuhkan ongkos cukup besar. Tapi anggaran dana bukanlah kendala besar, dikarenakan sejak 2009 pemerintah telah menganggarkan 20 persen APBN untuk sektor pendidikan. Pelbagai bentuk penyaluran telah dilakukan, antaralain melalui BOS (bantuan operasional sekolah); Hibah sekolah; ataupun bentuk beasiswa unggulan, beasiswa berprestasi, dan sejenisnya melalui Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Kemendiknas RI sejak tahun 2006.
Kedua, mendukung sekolah alternatif sebagai bentuk lain dalam upaya pencerdasan anak bangsa. Sekolah alternatif—lebih mengarahkan peserta didik pada pengembangan bakat, minat, dan keterampilan—perlu perhatian, dukungan dan kepercayaan untuk mendapatkan legalitas sebagai pendidikan non-formal di Indonesia.
Beberapa sekolah alternatif berkembang dan bisa menjadi rujukan, seperti sekolah alam; sekolah anak jalanan—bengkel moral Komnas PAI (Komite Nasional Peduli Anak Indonesia) di Jawa Timur pimpinan Yussy Fauziah; Sokola Rimba gagasan Butet Manurung dengan mengajarkan baca, tulis, dan hitung kepada orang Rimba atau suku Kubu di hutan Bukit Dua Belas-Jambi; Sekolah Gratis ”Rumah Pengetahuan Amartya” Eko Prasetyo di Bantul-Jogjakarta; Homeschooling gagasan "Kak Seto"; sekolah olahraga; dan sejenisnya.
Ketiga, mendukung pemerintah dalam pengembangan program double degree untuk jenjang pendidikan sarjana, magister dan doktoral. Program ini merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan SDM dalam memasuki pasar bebas tenaga kerja secara global. Program double degree ini telah di kembangkan beberapa PTN/PTS melalui dukungan beasiswa unggulan Kemendiknas RI sejak 2007. Hal ini juga dalam rangka mendukungn konsep pengembangan PT menuju world class university.
Format Pendidikan Versi Unesco
Dalam rangka menggagas paradigma baru sistem pendidikan di Indonesia, setidaknya berpijak pada lima konsep pokok rekomendasi UNESCO untuk pembaharuan sistem pendidikan dan pembelajaran. Pertama, learning to know. Guru lebih berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik, metode information supplier (ceramah, putar pita kaset) sudah tidak signifikan.
Kedua, learning to do. Peserta didik dilatih untuk secara sadar mampu melakukan suatu perbuatan atau tindakan produktif dalam ranah pengetahuan, perasaan dan penghendakan. Ketiga, learning to live together. Sekolah sebagai suatu masyarakat mini harus mengajarkan cooperatif learning (pembelajaran secara kerjasama dan bersama-sama), proses belajar tidak saja mengedepankan pertandingan intelektualistik semata. Keempat, learning to be. Peserta didik dimotivasi untuk menghayati dan mengembangkan rasa percaya diri tinggi serta dikondisikan dalam suasana dipercaya, dihargai, dan dihormati sebagai pribadi unik, merdeka, berkemampuan, serta adanya kebebasan untuk mengekspresikan diri. Kelima, learning throughout life. Pembelajaran tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Pembelajaran dan pendidikan berlangsung seumur hidup.
Terus menerus terbelenggu dengan konsep dan metode lama—minim akan inovasi—sudah semestinya kita sadari. Zaman selalu berputar menuju ke arah depan, dalam artian segala sesuatu memang harus mengikuti konteks zaman—kalau tidak akan tertinggal. Penulis menilai bahwa sistem pendidikan Indonesia hari ini sudah tidak relevan. Untuk itu, reformasi sistem menuju paradigma baru pendidikan Indonesia menjadi suatu keniscayaan!.
Penulis adalah Direktur Eksekutif CSIER (Center for Studies of Indonesian’s Education Reform) dan Mahasiswa Program Pascasarjana FISIP UI
Langganan:
Postingan (Atom)
