Oleh: Andriadi Achmad
Francis Bacon mendefinisikan ideologi sebagai sintesa pemikiran mendasar dari suatu konsep hidup. Dalam artian ideologi merupakan organ vital bagi individu, sebuah komunitas atau organisasi baik berbasis agama, budaya, politik, etnis, profesional, dan lain-lain. Fungsi ideologi adalah dasar utama atau pandangan pokok yang pada tahap selanjutnya diejawantahkan ke dalam bentuk visi dan misi.
Dalam buku Ideologi Politik PKS: dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen (2008), Imdadun Rahmat menjelaskan bahwa ideologi PKS dipengaruhi organisasi Ikhwanul Muslimin (IM) pimpinan Hasan Al-Banna di Mesir dan partai politik Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pimpinan Mohammad Natsir. Dimana IM, Masyumi, dan PKS menancapkan ideologi Islam kaffah sebagai landasan pergerakan.
Dalam konteks ke-Indonesian, secara realitas kita dapat membaca bahwa ideologi Islam kaffah yang diproklamirkan PKS berlawanan dengan nation state (negara bangsa) dan pancasila yang telah ditancapkan para founding father Indonesia. Tak hanya itu latar belakang masyarakat Indonesia, yaitu pluralisme dan multikulturalisme menjadi batu sandungan bagi perkembangan PKS ke depan.
Fenomena Kelahiran PKS
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai politik terlahir pasca Orde Baru. Secara historis PKS adalah embrio Partai Keadilan (PK) yang di deklarasikan pada tahun 1999. Kemudian electoral treshold (ET) 2 persen—UU Nomor 3 tahun 1999—menghadang PKS untuk melaju pada pemilu 2004, pada akhirnya tahun 2003 bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pada pemilu 1999, sebagai pendatang baru PK meraih Perolehan suara cukup signifikan yaitu 1.436.565 atau 1,36 persen dan menempati posisi 9 dari 48 parpol; pada pemilu 2004 PKS menembus angka 8.325.020 atau 7,34 persen dan menempati posisi 7 dari 24 parpol; sedangkan pada pemilu 2009 PKS mampu meraup suara 8.206.955 atau 7,88 persen dan menempati posisi 4 dari 36 parpol nasional.
Kemunculan PKS cukup di perhitungkan dalam kancah perpolitikan nasional. PKS menjadi sebuah fenomena, dimana PKS menawarkan pendekatan baru dan berbeda dalam politik Islam sepanjang sejarah Indonesia. Sebagaimana dijelaskan di awal tulisan bahwa secara ideologis latarbelakang PKS sebenarnya berasal dari gerakan tarbiyah yang pertama kali muncul pada awal tahun 1980an, pergerakan tarbiyah ini bukan hanya memberikan warna baru bagi pergerakan Islam Indonesia, tetapi dengan kekhasannya mentransformasikan diri sebagai salah satu kekuatan pendorong reformasi politik, sosial, maupun budaya di Indonesia.
Kelahiran gerakan tarbiyah di Indonesia menjadi salah satu kekuatan politik dalam wadah PKS sebenarnya cukup mengherankan pelbagai kalangan, lantaran PKS di dirikan dan di pimpin tokoh-tokoh yang selama ini jauh dari popularitas dan tidak dikenal orang. Disamping itu, PKS menjadi partai unik karena merupakan partai kader yang memiliki kader yang militan dan mampu bergerak secara mandiri.
Sebagai salah satu partai Islam terbesar, PKS mempunyai tanggungjawab besar dalam mewujudkan dan merealisasikan nilai-nilai Islam. Namun, sebagaimana kita ketahui eksistensi partai berideologi Islam di Indonesia kerapkali ditinggalkan para pemilihnya—umat islam. Berdasarkan data pada pemilu 1999 perolehan suara dari 18 partai berazaz formal Islam dan di tambah PKB (12,62 persen) dan PAN (7,12 persen)—tidak berazaz Islam, bermassa Islam—mengantongi sekitar 39. 758.725 atau 37,56 persen dari 105.846.000 total suara sah, berarti sekitar 66.087.275 atau 62,44 % suara mengalir ke partai-partai politik ber-notebene tidak berazaz Islam.
Begitu pula pada pemilu 4 April 2004, gabungan seluruh perolehan suara partai politik Islam mengantongi sekitar 39 persen. Sedangkan pada pemilu 2009, dari 9 parpol Islam hanya mengantongi 29,12 persen. Dari data tergambar bahwa partai politik berideologi Islam sangat sulit untuk mengungguli partai berazaz non-Islam. Gejala semacam ini, menurut Harry J. Benda (1980) dalam buku Bulan Sabit Matahari Terbit bahwa kekuatan non Islam berhasil memporak-porandakan mayoritas statistik.
Pergeseran Ideologi Politik PKS
Pada hemat penulis, ada beberapa hal perlu menjadi catatan penting PKS dalam menghadapi pelbagai tantangan terhadap penerimaan ideologi PKS. Pertama, PKS harus beradaptasi dengan kultur politik berkembang di Indonesia. Secara umum partai politik di Indonesia yang beridologi Islam sepi dari pemilih, dalam artian perolehan suara parpol Islam selama masa Reformasi pada khususnya sangat minim. padahal secara kuantitas umat Islam adalah mayoritas di negeri ini. Lebih spesifik, PKS mengalami permasalahan dalam mempertahankan eksistensi ke depan jika tak menemui solusi dalam menghadapi perilaku pemilih di kalangan Islam.
Kedua, membumikan visi dan misi PKS ke kalangan grass groot (akar rumput). Sebagaimana terjelaskan di awal bahwa ideologi diejawantakan dalam bentuk visi dan misi. Selama ini PKS lebih dikenal “partai langit” sebagai partai dakwah dan didominasi kaum terpelajar (kampus), masyarakat menengah ke atas dan masyarakat di daerah perkotaan. Karena itu gembok eklusivitas di tubuh PKS perlu di dobrak, apalagi kader-kader PKS sudah banyak menduduki posisi pimpinan publik baik di lembaga legislatif (DPR RI, DPRD) maupun eksekutif (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota).
Adalah tak bisa dihindari tantangan untuk menjaga eksistensi PKS ke depan harus mengejawantahkan visi dan misi kesejahteraan ke kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kalau PKS hanya mangandalkan Jargon “Profesional, peduli, dan bersih” tidak cukup sebagai modal untuk merebut hati rakyat. Sebagaimana kita ketahui beberapa parpol untuk menarik magnet suara rakyat dengan menjual ketokohan individu, sejatinya PKS menjual program dan aksi kerakyatan.
Ketiga, konsep politik PKS menuju pluralisme. Muskernas Bali tahun 2008 yang menegaskan pluralisme PKS, dalam artian bahwa PKS bergeser ke arah pluralis (partai terbuka). Tapi, sejatinya tanpa meninggalkan ideologi dakwah sebagai ideologi dasar berdirinya PKS. Pergeseran PKS menuju pluralisme, barangkali bisa mengikuti bagaimana metamorfosis partai Refah ke Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki.
Partai Refah berubah menjadi partai sekuler namun tetap menjadikan nilai–nilai universal Islam seperti anti korupsi sebagai isu besar yang ditawarkan kepada rakyat Turki, pada akhirnya mendapat kemenangan dan berhasil menduduki Racep Tayyip Erdogan pada kursi Perdana Menteri. Tak menutup kemungkinan dalam konteks ke-Indonesian, jika PKS sukses dalam peralihan menuju partai berorientasi pasar dan terbuka atau pluralisme, bisa jadi PKS pilihan alternatif serta meraih kemenangan dan akan menjadi primadona pada pemili-pemilu ke depan.
Fenomena pergeseran ideologi politik, bersinergi tesis Oliver Roy (1994) tentang neo-revivalisme. Dimana Roy menjelaskan bahwa Neo-Revivalisme terjadi ketika kelompok revivalisme Islam ini masuk ke ranah politik praktis. Selanjutnya kelompok ini meninggalkan karakter awalnya sebagai gerakan revolusioner dan bergeser ke arah yang lebih moderat untuk mencari jumlah massa banyak dalam usaha memenangkan pemilu. Sejatinya pada Munas III PKS 17-21 Juni 2010 ini, mampu menjadi landasan pacu bagi PKS menjadi partai untuk semua kalangan. Bisakah ditafsirkan sebagai bentuk pergeseran ideologi politik PKS?
Penulis adalah Anggota Mampang Studies Community dan Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia
Jumat, 18 Juni 2010
Selasa, 04 Mei 2010
Paradigma Baru Pendidikan Indonesia
Oleh: Andriadi Achmad
Berdasarkan laporan UNDP (United Nations Development Programme) Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index-HDI) dunia, Indonesia berada pada urutan ke-110 dari 173 negara (2002); 112 dari 175 negara (2003); 108 dari 177 negara (2004); 110 dari 177 negara (2005); 108 dari 177 negara (2006); 108 dari 177 negara (2007); 107 dari 177 negara (2008); 111 dari 182 negara (2009). Data ini, setidaknya bisa menjadi sebagai salah satu parameter mewartakan kualitas dan mutu pendidikan Indonesia delapan tahun terakhir.
Secara realitas pendidikan indonesia belum memberikan titik terang menggembirakan. Padahal, Indonesia dengan Sumber Daya Alam (SDA) melimpah membutuhkan SDM yang berkualitas. Menurut H. Mc.Rae (1995) dalam buku The World in 2020 bahwa pada zaman sekarang dan masa akan datang ketersediaan SDA melimpah tidak banyak menentukan kemajuan suatu masyarakat dan bangsa, tetapi faktor kualitas perorangan dan kelompok masyarakat itu sendiri menentukan kemajuan.
Belajar dari perjalanan sejarah peradaban dunia, bangsa-bangsa termasuk dalam gugusan negara maju, seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan sekarang disusul oleh China, India, Malaysia, Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan, adalah negara-negara mendudukkan pendidikan sebagai prioritas pertama. Negara-negara ini menganut paradigma, meminjam istilah Soedijarto "To Build Nation Build School". Karena itu, sektor pendidikan sangat menentukan masa depan bangsa kita.
Merubah Paradigma Sistem Pendidikan
Berdasarkan penelitian Harvard University (USA) jika mengajar dengan banyak berceramah, maka tingkat pemahaman hanya 20 persen (Hard Skill). Tetapi sebaliknya, jika peserta didik diminta untuk melakukan sesuatu sambil melaporkannya, tingkat pemahaman dapat mencapai sekitar 80 persen (Soft Skill).
Suatu perubahan adalah keniscayaan bila suatu sistem tidak lagi sesuai dengan kondisi zaman yang selalu berputar menuju arah kemajuan. Menyorot kondisi pendidikan Indonesia kekinian, mengapungkan paradigma baru merupakan adalah hal pokok sangat mendasar dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi pendidikan Indonesia.
Secara umum, penulis mengamati sistem dan metode pendidikan Indonesia lebih cenderung mengedepankan metode bercerita, penghafalan—sangat minim memberikan ruang dan waktu untuk mempraktikkan di lapangan—kemudian di ujiankan dan mendapatkan nilai sebagai tolak ukur dari keberhasilan proses pembelajaran. Padahal, selembar kertas nilai tidaklah berarti tanpa diimbangi kemampuan praktik di lapangan.
Pantas saja, pendidikan Indonesia sulit melahirkan lulusan berkualitas dan siap pakai. Bahkan, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (Teknik, Ekonomi dan keterampilan lain) dan perguruan tinggi mayoritas tidak siap pakai. Sejatinya pengembangan keterampilan dan kreatifitas sangat urgen untuk dikedepankan dalam sistem pembelajaran. Melalui keterampilan peserta didik diharapkan mampu melahirkan pelbagai inovasi-inovasi baru.
Pada hemat penulis ada beberapa hal perlu diperhatikan dalam mencari format baru sistem pendidikan Indonesia. Pertama, menerapkan sistem praktik dalam skala besar—bisa jadi 20 persen teori dan materi di kelas, sedangkan 80 persen di praktikkan. Dalam hal ini, peserta didik lebih dituntut untuk mengerti dan memahami pelajaran melalui pengamatan, penelitian dan percobaan.
Dalam menerapkan sistem ini, memang membutuhkan ongkos cukup besar. Tapi anggaran dana bukanlah kendala besar, dikarenakan sejak 2009 pemerintah telah menganggarkan 20 persen APBN untuk sektor pendidikan. Pelbagai bentuk penyaluran telah dilakukan, antaralain melalui BOS (bantuan operasional sekolah); Hibah sekolah; ataupun bentuk beasiswa unggulan, beasiswa berprestasi, dan sejenisnya melalui Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Kemendiknas RI sejak tahun 2006.
Kedua, mendukung sekolah alternatif sebagai bentuk lain dalam upaya pencerdasan anak bangsa. Sekolah alternatif—lebih mengarahkan peserta didik pada pengembangan bakat, minat, dan keterampilan—perlu perhatian, dukungan dan kepercayaan untuk mendapatkan legalitas sebagai pendidikan non-formal di Indonesia.
Beberapa sekolah alternatif berkembang dan bisa menjadi rujukan, seperti sekolah alam; sekolah anak jalanan—bengkel moral Komnas PAI (Komite Nasional Peduli Anak Indonesia) di Jawa Timur pimpinan Yussy Fauziah; Sokola Rimba gagasan Butet Manurung dengan mengajarkan baca, tulis, dan hitung kepada orang Rimba atau suku Kubu di hutan Bukit Dua Belas-Jambi; Sekolah Gratis ”Rumah Pengetahuan Amartya” Eko Prasetyo di Bantul-Jogjakarta; Homeschooling gagasan "Kak Seto"; sekolah olahraga; dan sejenisnya.
Ketiga, mendukung pemerintah dalam pengembangan program double degree untuk jenjang pendidikan sarjana, magister dan doktoral. Program ini merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan SDM dalam memasuki pasar bebas tenaga kerja secara global. Program double degree ini telah di kembangkan beberapa PTN/PTS melalui dukungan beasiswa unggulan Kemendiknas RI sejak 2007. Hal ini juga dalam rangka mendukungn konsep pengembangan PT menuju world class university.
Format Pendidikan Versi Unesco
Dalam rangka menggagas paradigma baru sistem pendidikan di Indonesia, setidaknya berpijak pada lima konsep pokok rekomendasi UNESCO untuk pembaharuan sistem pendidikan dan pembelajaran. Pertama, learning to know. Guru lebih berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik, metode information supplier (ceramah, putar pita kaset) sudah tidak signifikan.
Kedua, learning to do. Peserta didik dilatih untuk secara sadar mampu melakukan suatu perbuatan atau tindakan produktif dalam ranah pengetahuan, perasaan dan penghendakan. Ketiga, learning to live together. Sekolah sebagai suatu masyarakat mini harus mengajarkan cooperatif learning (pembelajaran secara kerjasama dan bersama-sama), proses belajar tidak saja mengedepankan pertandingan intelektualistik semata. Keempat, learning to be. Peserta didik dimotivasi untuk menghayati dan mengembangkan rasa percaya diri tinggi serta dikondisikan dalam suasana dipercaya, dihargai, dan dihormati sebagai pribadi unik, merdeka, berkemampuan, serta adanya kebebasan untuk mengekspresikan diri. Kelima, learning throughout life. Pembelajaran tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Pembelajaran dan pendidikan berlangsung seumur hidup.
Terus menerus terbelenggu dengan konsep dan metode lama—minim akan inovasi—sudah semestinya kita sadari. Zaman selalu berputar menuju ke arah depan, dalam artian segala sesuatu memang harus mengikuti konteks zaman—kalau tidak akan tertinggal. Penulis menilai bahwa sistem pendidikan Indonesia hari ini sudah tidak relevan. Untuk itu, reformasi sistem menuju paradigma baru pendidikan Indonesia menjadi suatu keniscayaan!.
Penulis adalah Direktur Eksekutif CSIER (Center for Studies of Indonesian’s Education Reform) dan Mahasiswa Program Pascasarjana FISIP UI
Berdasarkan laporan UNDP (United Nations Development Programme) Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index-HDI) dunia, Indonesia berada pada urutan ke-110 dari 173 negara (2002); 112 dari 175 negara (2003); 108 dari 177 negara (2004); 110 dari 177 negara (2005); 108 dari 177 negara (2006); 108 dari 177 negara (2007); 107 dari 177 negara (2008); 111 dari 182 negara (2009). Data ini, setidaknya bisa menjadi sebagai salah satu parameter mewartakan kualitas dan mutu pendidikan Indonesia delapan tahun terakhir.
Secara realitas pendidikan indonesia belum memberikan titik terang menggembirakan. Padahal, Indonesia dengan Sumber Daya Alam (SDA) melimpah membutuhkan SDM yang berkualitas. Menurut H. Mc.Rae (1995) dalam buku The World in 2020 bahwa pada zaman sekarang dan masa akan datang ketersediaan SDA melimpah tidak banyak menentukan kemajuan suatu masyarakat dan bangsa, tetapi faktor kualitas perorangan dan kelompok masyarakat itu sendiri menentukan kemajuan.
Belajar dari perjalanan sejarah peradaban dunia, bangsa-bangsa termasuk dalam gugusan negara maju, seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan sekarang disusul oleh China, India, Malaysia, Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan, adalah negara-negara mendudukkan pendidikan sebagai prioritas pertama. Negara-negara ini menganut paradigma, meminjam istilah Soedijarto "To Build Nation Build School". Karena itu, sektor pendidikan sangat menentukan masa depan bangsa kita.
Merubah Paradigma Sistem Pendidikan
Berdasarkan penelitian Harvard University (USA) jika mengajar dengan banyak berceramah, maka tingkat pemahaman hanya 20 persen (Hard Skill). Tetapi sebaliknya, jika peserta didik diminta untuk melakukan sesuatu sambil melaporkannya, tingkat pemahaman dapat mencapai sekitar 80 persen (Soft Skill).
Suatu perubahan adalah keniscayaan bila suatu sistem tidak lagi sesuai dengan kondisi zaman yang selalu berputar menuju arah kemajuan. Menyorot kondisi pendidikan Indonesia kekinian, mengapungkan paradigma baru merupakan adalah hal pokok sangat mendasar dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi pendidikan Indonesia.
Secara umum, penulis mengamati sistem dan metode pendidikan Indonesia lebih cenderung mengedepankan metode bercerita, penghafalan—sangat minim memberikan ruang dan waktu untuk mempraktikkan di lapangan—kemudian di ujiankan dan mendapatkan nilai sebagai tolak ukur dari keberhasilan proses pembelajaran. Padahal, selembar kertas nilai tidaklah berarti tanpa diimbangi kemampuan praktik di lapangan.
Pantas saja, pendidikan Indonesia sulit melahirkan lulusan berkualitas dan siap pakai. Bahkan, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (Teknik, Ekonomi dan keterampilan lain) dan perguruan tinggi mayoritas tidak siap pakai. Sejatinya pengembangan keterampilan dan kreatifitas sangat urgen untuk dikedepankan dalam sistem pembelajaran. Melalui keterampilan peserta didik diharapkan mampu melahirkan pelbagai inovasi-inovasi baru.
Pada hemat penulis ada beberapa hal perlu diperhatikan dalam mencari format baru sistem pendidikan Indonesia. Pertama, menerapkan sistem praktik dalam skala besar—bisa jadi 20 persen teori dan materi di kelas, sedangkan 80 persen di praktikkan. Dalam hal ini, peserta didik lebih dituntut untuk mengerti dan memahami pelajaran melalui pengamatan, penelitian dan percobaan.
Dalam menerapkan sistem ini, memang membutuhkan ongkos cukup besar. Tapi anggaran dana bukanlah kendala besar, dikarenakan sejak 2009 pemerintah telah menganggarkan 20 persen APBN untuk sektor pendidikan. Pelbagai bentuk penyaluran telah dilakukan, antaralain melalui BOS (bantuan operasional sekolah); Hibah sekolah; ataupun bentuk beasiswa unggulan, beasiswa berprestasi, dan sejenisnya melalui Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Kemendiknas RI sejak tahun 2006.
Kedua, mendukung sekolah alternatif sebagai bentuk lain dalam upaya pencerdasan anak bangsa. Sekolah alternatif—lebih mengarahkan peserta didik pada pengembangan bakat, minat, dan keterampilan—perlu perhatian, dukungan dan kepercayaan untuk mendapatkan legalitas sebagai pendidikan non-formal di Indonesia.
Beberapa sekolah alternatif berkembang dan bisa menjadi rujukan, seperti sekolah alam; sekolah anak jalanan—bengkel moral Komnas PAI (Komite Nasional Peduli Anak Indonesia) di Jawa Timur pimpinan Yussy Fauziah; Sokola Rimba gagasan Butet Manurung dengan mengajarkan baca, tulis, dan hitung kepada orang Rimba atau suku Kubu di hutan Bukit Dua Belas-Jambi; Sekolah Gratis ”Rumah Pengetahuan Amartya” Eko Prasetyo di Bantul-Jogjakarta; Homeschooling gagasan "Kak Seto"; sekolah olahraga; dan sejenisnya.
Ketiga, mendukung pemerintah dalam pengembangan program double degree untuk jenjang pendidikan sarjana, magister dan doktoral. Program ini merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan SDM dalam memasuki pasar bebas tenaga kerja secara global. Program double degree ini telah di kembangkan beberapa PTN/PTS melalui dukungan beasiswa unggulan Kemendiknas RI sejak 2007. Hal ini juga dalam rangka mendukungn konsep pengembangan PT menuju world class university.
Format Pendidikan Versi Unesco
Dalam rangka menggagas paradigma baru sistem pendidikan di Indonesia, setidaknya berpijak pada lima konsep pokok rekomendasi UNESCO untuk pembaharuan sistem pendidikan dan pembelajaran. Pertama, learning to know. Guru lebih berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik, metode information supplier (ceramah, putar pita kaset) sudah tidak signifikan.
Kedua, learning to do. Peserta didik dilatih untuk secara sadar mampu melakukan suatu perbuatan atau tindakan produktif dalam ranah pengetahuan, perasaan dan penghendakan. Ketiga, learning to live together. Sekolah sebagai suatu masyarakat mini harus mengajarkan cooperatif learning (pembelajaran secara kerjasama dan bersama-sama), proses belajar tidak saja mengedepankan pertandingan intelektualistik semata. Keempat, learning to be. Peserta didik dimotivasi untuk menghayati dan mengembangkan rasa percaya diri tinggi serta dikondisikan dalam suasana dipercaya, dihargai, dan dihormati sebagai pribadi unik, merdeka, berkemampuan, serta adanya kebebasan untuk mengekspresikan diri. Kelima, learning throughout life. Pembelajaran tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Pembelajaran dan pendidikan berlangsung seumur hidup.
Terus menerus terbelenggu dengan konsep dan metode lama—minim akan inovasi—sudah semestinya kita sadari. Zaman selalu berputar menuju ke arah depan, dalam artian segala sesuatu memang harus mengikuti konteks zaman—kalau tidak akan tertinggal. Penulis menilai bahwa sistem pendidikan Indonesia hari ini sudah tidak relevan. Untuk itu, reformasi sistem menuju paradigma baru pendidikan Indonesia menjadi suatu keniscayaan!.
Penulis adalah Direktur Eksekutif CSIER (Center for Studies of Indonesian’s Education Reform) dan Mahasiswa Program Pascasarjana FISIP UI
Selasa, 20 April 2010
Menakar Nasionalisme Etnis Tionghoa
Oleh: Andriadi Achmad
Judul : Tokoh Tionghoa dan Identitas Indonesia
Penulis : Leo Suryadinata
Penerbit : Komunitas Bambu
Cetakan : Pertama, Maret 2010
Tebal : xii + 180 Halaman
Harga : Rp. 45.000
Nusantara merupakan salah satu tempat persinggahan nenek moyang bangsa Tionghoa di masa lampau. Secara realitas, sampai hari ini banyak warga keturunan Tionghoa—sudah menjadi warga negara—tinggal di seluruh penjuru negeri kita. Walaupun secara identitas mereka hanya etnis keturunan, namun tak menutup ruang gerak, kiprah, perjuangan dan tumbuhnya sense of nasionalism.
Melalui buku Tokoh Tionghoa dan Identitas Indonesia tengah berada di tangan pembaca ini, Leo Suryadinata merangkum sekilas biografi delapan tokoh peranakan Tionghoa Indonesia. Dimana secara historis mereka sangat berpengaruh dalam menyuarakan nasionalisme Indonesia melalui berbagai cara, lembaga dan keahlian masing-masing seperti dalam bidang hukum, sastera, dan keagamaan.
Lebih jauh, Leo dalam buku ini membagi delapan tokoh Tionghoa tersebut berdasarkan kiprah sebelum dan sesudah perang kemerdekaan RI. Pertama, tokoh-tokoh Tionghoa aktif sebelum perang kemerdekaan RI, seperti Tjoe Boe San dikenal sebagai nasionalis Tionghoa dan redaktur harian Sin Po (koran nasionalisme etnis Tionghoa) serta pernah mengadakan kampanye memberantas Undang-Undang Kekawulaan Belanda; Kwee Hing Tjiat adalah nasionalis Tionghoa dan penganjur asimilasi masyarakat Tionghoa di Indonesia; Kwee Tek Hoay sebagai seorang pengarang dan penganjur Tridharma; Liem Koen Hian merupakan seorang tokoh politik Tionghoa dan pendiri Partai Tionghoa Indonesia (PTI); Kwee Kek Beng di sebut nasionalis Tionghoa di tengah dilema dalam zaman pancaroba.
Kedua, tokoh-tokoh Tionghoa aktif setelah perang kemerdekaan RI, seperti P.K. Ojong seorang wartawan kawakan dan menganjurkan asimilasi serta pendiri Harian Kompas; Abdul Karim Oey Tjeng Hien di nobatkan sebagai tokoh Islam Tionghoa sangat giat berdakwah di kalangan Tionghoa dan dekat dengan Buya HAMKA dan Soekarno; Yap Thiam Hien di ketahui sebagai advokat secara gigih membela Hak Asasi Manusia.
Menelaah secara teliti, melalui buku ini kita dapat memahami bagaimana proses perjalanan tokoh-tokoh Tionghoa tersebut mencari identitas nasional di tengah-tengah multikulturalisme (ras, suku, agama dan budaya) kehidupan berbangsa di Indonesia baik sebelum dan sesudah kemerdekaan RI serta memberi pengaruh terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Terukir dalam catatan sejarah, mereka berkutat mencari jalan untuk menemukan orientasi identitas antara berkiblat atau kembali ke Tiongkok, namun akhirnya mereka justru menyuarakan agar orang Tionghoa menjadi Indonesia.
Falsafah negari kita—Bhineka Tunggal Ika (walaupun berbeda-beda tapi tetap satu)—secara hakiki memberi ruang gerak kebebasan ditengah keberagaman ras, agama, suku, dan etnis. Telah terbukti bahwa perjuangan dan kiprah tokoh-tokoh etnis Tionghoa di Indonesia sejak masa lampau, setidaknya bisa menjadi parameter untuk manakar sense of nasionalism etnis tioghoa di Indonesia.
Peresensi adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia
Judul : Tokoh Tionghoa dan Identitas Indonesia
Penulis : Leo Suryadinata
Penerbit : Komunitas Bambu
Cetakan : Pertama, Maret 2010
Tebal : xii + 180 Halaman
Harga : Rp. 45.000
Nusantara merupakan salah satu tempat persinggahan nenek moyang bangsa Tionghoa di masa lampau. Secara realitas, sampai hari ini banyak warga keturunan Tionghoa—sudah menjadi warga negara—tinggal di seluruh penjuru negeri kita. Walaupun secara identitas mereka hanya etnis keturunan, namun tak menutup ruang gerak, kiprah, perjuangan dan tumbuhnya sense of nasionalism.
Melalui buku Tokoh Tionghoa dan Identitas Indonesia tengah berada di tangan pembaca ini, Leo Suryadinata merangkum sekilas biografi delapan tokoh peranakan Tionghoa Indonesia. Dimana secara historis mereka sangat berpengaruh dalam menyuarakan nasionalisme Indonesia melalui berbagai cara, lembaga dan keahlian masing-masing seperti dalam bidang hukum, sastera, dan keagamaan.
Lebih jauh, Leo dalam buku ini membagi delapan tokoh Tionghoa tersebut berdasarkan kiprah sebelum dan sesudah perang kemerdekaan RI. Pertama, tokoh-tokoh Tionghoa aktif sebelum perang kemerdekaan RI, seperti Tjoe Boe San dikenal sebagai nasionalis Tionghoa dan redaktur harian Sin Po (koran nasionalisme etnis Tionghoa) serta pernah mengadakan kampanye memberantas Undang-Undang Kekawulaan Belanda; Kwee Hing Tjiat adalah nasionalis Tionghoa dan penganjur asimilasi masyarakat Tionghoa di Indonesia; Kwee Tek Hoay sebagai seorang pengarang dan penganjur Tridharma; Liem Koen Hian merupakan seorang tokoh politik Tionghoa dan pendiri Partai Tionghoa Indonesia (PTI); Kwee Kek Beng di sebut nasionalis Tionghoa di tengah dilema dalam zaman pancaroba.
Kedua, tokoh-tokoh Tionghoa aktif setelah perang kemerdekaan RI, seperti P.K. Ojong seorang wartawan kawakan dan menganjurkan asimilasi serta pendiri Harian Kompas; Abdul Karim Oey Tjeng Hien di nobatkan sebagai tokoh Islam Tionghoa sangat giat berdakwah di kalangan Tionghoa dan dekat dengan Buya HAMKA dan Soekarno; Yap Thiam Hien di ketahui sebagai advokat secara gigih membela Hak Asasi Manusia.
Menelaah secara teliti, melalui buku ini kita dapat memahami bagaimana proses perjalanan tokoh-tokoh Tionghoa tersebut mencari identitas nasional di tengah-tengah multikulturalisme (ras, suku, agama dan budaya) kehidupan berbangsa di Indonesia baik sebelum dan sesudah kemerdekaan RI serta memberi pengaruh terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Terukir dalam catatan sejarah, mereka berkutat mencari jalan untuk menemukan orientasi identitas antara berkiblat atau kembali ke Tiongkok, namun akhirnya mereka justru menyuarakan agar orang Tionghoa menjadi Indonesia.
Falsafah negari kita—Bhineka Tunggal Ika (walaupun berbeda-beda tapi tetap satu)—secara hakiki memberi ruang gerak kebebasan ditengah keberagaman ras, agama, suku, dan etnis. Telah terbukti bahwa perjuangan dan kiprah tokoh-tokoh etnis Tionghoa di Indonesia sejak masa lampau, setidaknya bisa menjadi parameter untuk manakar sense of nasionalism etnis tioghoa di Indonesia.
Peresensi adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia
Rabu, 14 April 2010
Lestari Alamku...
Oleh: R. Andriadi Achmad
Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Indonesia
Terma “Surga Dunia” dianugerahkan kepada bangsa Indonesia mengandung makna mendalam. Secara geografis Indonesia terletak di posisi strategis, antara dua benua (Asia-Austraslia) dan dua Samudera (Pasifik-Hindia). Lebih menguntungkan lagi, negara Indonesia terletak di jantung dunia atau zamrud khatulistiwa membelah dunia. Sehingga, Indonesia berada dalam kondisi tropis—memiliki dua musim (hujan-panas).
Hutan tropis—membentang di kepulaun Indonesia dari Sabang sampai Merauke—memberikan interpretasi tersendiri akan keindahan dan keelokan alam Indonesia. Selain itu, aneka ragam hewan, tumbuhan dan semua bentuk kehidupan dapat di temukan di alam Indonesia. Oleh karena itu, tak mengherankan jika negara kita menjadi salah satu tujuan favorit pariwisata dan objek penelitian dunia.
Beberapa dekade belakangan, keelokan alam Indonesia mulai terusik. Banyak hal melatar belakangi kerusakan alam dan lingkungan hidup Indonesia. Pertama, kebakaran hutan hampir merata di seluruh Indonesia (laporan Departemen Lingkungan Hidup terjadi di 23 dari 27 propinsi Indonesia pada tahun 1997-1998). Fenomena kebakaran hutan merupakan sebuah gejala yang menegaskan telah terjadinya deforestasi massal.
Kebakaran hutan dapat mengundang peristiwa efek rumah kaca—menyebabkan ekosistem hewan akan menderita. Karena, proses pembakaran melepaskan karbon dioksida (CO2) ke udara dalam kuantitas banyak. Selain itu, kebakaran hutan juga sangat berbahaya bagi para penderita ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut).
Kedua, pencemaran limbah industri. Secara umum limbah industri berupa bahan sintetik, logam berat, serta pelbagai bahan beracun berbahaya, sulit untuk diurai melalui proses biologi (nondegradable). Limbah industri berupa Biological Oxygen Demand ( BOD) tinggi, Endapan Ca SO4, H2S, Karbon Monoksida (CO) dalan dosis tinggi, Arsen (As), Merkuri (Hg), Belerang Dioksida (SO2) pada konsentrasi 6-12 ppm, larutan alkohol, dan insektisida sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat serta menganggu seluruh keseimbangan ekologik dan biota perairan lainnya.
Salah satu potret pencemaran limbah akut adalah di Teluk Buyat, Sulawesi Utara— teridentifikasi tercemar Arsen (As) dan Merkuri (Hg). Berdasarkan acuan ASEAN Marine Water Quality Criteria 2004, arsen di sedimen dasar laut Teluk Buyat mencapai 666 mg/kg. Pencemaran teluk buyat, akibat sisa air buangan industri, telah mematikan ikan-ikan dan menimbulkan penyakit bagi masyarakat sekitar.
Ketiga, pencemaran dan perusakan sumber daya laut. Memiliki wilayah laut terluas di kawasan Asia Tenggara bahkan di dunia adalah suatu kebanggan bagi kita. Dari data Yayasan Laut Lestari Indonesia (YLLI, 2004), laut Indonesia menyimpan aneka macam hayati seperti 450 jenis kerang batu, 2.500 moluska, 1.512 krustasea, 840 spon, 745 ekinodermata, 2.334 ikan, 30 mamalia laut, dan 38 reptilia laut.
Kekayaan tersebut terancam punah, karena praktik eksploitasi sumber daya terlalu berlebihan, penebangan hutan bakau, penggunaan bom, racun atau zat kimia dalam mengambil hasil laut, pembuangan sampah berupa botol-botol minuman dan kotoran lainnya mengapung di lautan, serta pembangunan mengabaikan kelestarian alam.
Keempat, pembuangan sampah di sembarang tempat. Pamandangan sehari-hari terlihat di sekeliling kita, dimana tumpukan busukan sampah hampir di setiap tempat bahkan di tengah-tengah jalan. Selain itu, kesemrawutan pasar rakyat menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi pemerintah, nyaris tak terselesaikan.
Pada hemat penulis, ada beberapa langkah mempercepat proses pengentasan berbagai problem kerusakan dan upaya pelestarian alam Indonesia. Pertama, mengaplikasikan peraturan ketat dan hukuman berat terhadap pelanggaran, berkaitan dengan perusakan alam dan lingkungan hidup. Fenomena selama ini, pengrusakan terhadap alam dan lingkungan hidup tak tersentuh hukum.
Padahal telah termaktub dalam UU RI No. 23/1997 pasal 41, Bab IX bahwa “Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
Kedua, menggagas budaya penanaman pohon atau kewajiban bagi setiap warga negara menanam pohom (proses reboisasi). Hal ini, dapat dikonkritkan pemerintah membuat semacam peraturan pemerintah (Perpu), bahwa setiap kelahiran seseorang bayi di Indonesia untuk membuat akta kelahiran dengan syarat telah menanam satu pohon. Ketiga, membumikan filosopi populer ‘Mensana inco pore sano’ atau ‘Jiwa Sehat terdapat dalam tubuh kuat’ ke tengah masyarakat. Hal ini, bersinergi dengan pesan “Agar budaya hidup bersih di mulai dari sekolah tingkat rendah, yaitu taman kanak-kanak.
Terenggutnya kondisi kelestarian alam dan lingkungan Indonesia secara gradual, perlu tanggapan dan penyelamatan secara serius. Kesadaran masyarakat Indonesia bahwa lingkungan hidup sangat urgen untuk diperhatikan. Semua itu, harus dimulai dari instruksi dan pengawasan ketat pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian kehutanan dan lembaga terkait untuk melestarikan alam..ku.
Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Indonesia
Terma “Surga Dunia” dianugerahkan kepada bangsa Indonesia mengandung makna mendalam. Secara geografis Indonesia terletak di posisi strategis, antara dua benua (Asia-Austraslia) dan dua Samudera (Pasifik-Hindia). Lebih menguntungkan lagi, negara Indonesia terletak di jantung dunia atau zamrud khatulistiwa membelah dunia. Sehingga, Indonesia berada dalam kondisi tropis—memiliki dua musim (hujan-panas).
Hutan tropis—membentang di kepulaun Indonesia dari Sabang sampai Merauke—memberikan interpretasi tersendiri akan keindahan dan keelokan alam Indonesia. Selain itu, aneka ragam hewan, tumbuhan dan semua bentuk kehidupan dapat di temukan di alam Indonesia. Oleh karena itu, tak mengherankan jika negara kita menjadi salah satu tujuan favorit pariwisata dan objek penelitian dunia.
Beberapa dekade belakangan, keelokan alam Indonesia mulai terusik. Banyak hal melatar belakangi kerusakan alam dan lingkungan hidup Indonesia. Pertama, kebakaran hutan hampir merata di seluruh Indonesia (laporan Departemen Lingkungan Hidup terjadi di 23 dari 27 propinsi Indonesia pada tahun 1997-1998). Fenomena kebakaran hutan merupakan sebuah gejala yang menegaskan telah terjadinya deforestasi massal.
Kebakaran hutan dapat mengundang peristiwa efek rumah kaca—menyebabkan ekosistem hewan akan menderita. Karena, proses pembakaran melepaskan karbon dioksida (CO2) ke udara dalam kuantitas banyak. Selain itu, kebakaran hutan juga sangat berbahaya bagi para penderita ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut).
Kedua, pencemaran limbah industri. Secara umum limbah industri berupa bahan sintetik, logam berat, serta pelbagai bahan beracun berbahaya, sulit untuk diurai melalui proses biologi (nondegradable). Limbah industri berupa Biological Oxygen Demand ( BOD) tinggi, Endapan Ca SO4, H2S, Karbon Monoksida (CO) dalan dosis tinggi, Arsen (As), Merkuri (Hg), Belerang Dioksida (SO2) pada konsentrasi 6-12 ppm, larutan alkohol, dan insektisida sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat serta menganggu seluruh keseimbangan ekologik dan biota perairan lainnya.
Salah satu potret pencemaran limbah akut adalah di Teluk Buyat, Sulawesi Utara— teridentifikasi tercemar Arsen (As) dan Merkuri (Hg). Berdasarkan acuan ASEAN Marine Water Quality Criteria 2004, arsen di sedimen dasar laut Teluk Buyat mencapai 666 mg/kg. Pencemaran teluk buyat, akibat sisa air buangan industri, telah mematikan ikan-ikan dan menimbulkan penyakit bagi masyarakat sekitar.
Ketiga, pencemaran dan perusakan sumber daya laut. Memiliki wilayah laut terluas di kawasan Asia Tenggara bahkan di dunia adalah suatu kebanggan bagi kita. Dari data Yayasan Laut Lestari Indonesia (YLLI, 2004), laut Indonesia menyimpan aneka macam hayati seperti 450 jenis kerang batu, 2.500 moluska, 1.512 krustasea, 840 spon, 745 ekinodermata, 2.334 ikan, 30 mamalia laut, dan 38 reptilia laut.
Kekayaan tersebut terancam punah, karena praktik eksploitasi sumber daya terlalu berlebihan, penebangan hutan bakau, penggunaan bom, racun atau zat kimia dalam mengambil hasil laut, pembuangan sampah berupa botol-botol minuman dan kotoran lainnya mengapung di lautan, serta pembangunan mengabaikan kelestarian alam.
Keempat, pembuangan sampah di sembarang tempat. Pamandangan sehari-hari terlihat di sekeliling kita, dimana tumpukan busukan sampah hampir di setiap tempat bahkan di tengah-tengah jalan. Selain itu, kesemrawutan pasar rakyat menjadi sebuah pekerjaan rumah bagi pemerintah, nyaris tak terselesaikan.
Pada hemat penulis, ada beberapa langkah mempercepat proses pengentasan berbagai problem kerusakan dan upaya pelestarian alam Indonesia. Pertama, mengaplikasikan peraturan ketat dan hukuman berat terhadap pelanggaran, berkaitan dengan perusakan alam dan lingkungan hidup. Fenomena selama ini, pengrusakan terhadap alam dan lingkungan hidup tak tersentuh hukum.
Padahal telah termaktub dalam UU RI No. 23/1997 pasal 41, Bab IX bahwa “Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.
Kedua, menggagas budaya penanaman pohon atau kewajiban bagi setiap warga negara menanam pohom (proses reboisasi). Hal ini, dapat dikonkritkan pemerintah membuat semacam peraturan pemerintah (Perpu), bahwa setiap kelahiran seseorang bayi di Indonesia untuk membuat akta kelahiran dengan syarat telah menanam satu pohon. Ketiga, membumikan filosopi populer ‘Mensana inco pore sano’ atau ‘Jiwa Sehat terdapat dalam tubuh kuat’ ke tengah masyarakat. Hal ini, bersinergi dengan pesan “Agar budaya hidup bersih di mulai dari sekolah tingkat rendah, yaitu taman kanak-kanak.
Terenggutnya kondisi kelestarian alam dan lingkungan Indonesia secara gradual, perlu tanggapan dan penyelamatan secara serius. Kesadaran masyarakat Indonesia bahwa lingkungan hidup sangat urgen untuk diperhatikan. Semua itu, harus dimulai dari instruksi dan pengawasan ketat pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian kehutanan dan lembaga terkait untuk melestarikan alam..ku.
Jumat, 09 April 2010
Meneladani Guru Bangsa Kita
Judul : Si Anak Kampoeng (Berdasarkan Kisah Buya Syafii Maarif)
Penulis : Damien Dematra
Penerbit : Gramedia Pustaka Utama
Cetakan : Pertama, Februari 2010
Tebal : x+ 248 Halaman
Harga : Rp. 45.000
Buya Ahmad Syafii Maarif merupakan salah satu guru bangsa hadir di tengah-tengah multikulturalisme negeri kita. Kontribusi pemikiran dan gerakan buya baik dalam ranah kemanusian, keadilan serta kebersamaan dalam konteks pluralisme masyarakat Indonesia sangat patut diteladani. Tak banyak guru bangsa hadir dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia, buya Syafii Maarif satu dari mutiara langka tersebut.
Kita hanya mengenal Buya Syafii Maarif dalam konteks kekinian, sebagai seorang guru bangsa, cendekiawaan muslim tersohor serta pernah diamanahkan sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Namun kita tidak pernah tahu, bahwa Buya Syafii Maarif dimasa kecilnya adalah seorang anak kampoeng nan jauh di pelosok negeri. Namun berkat kegigihan, tekad dan kemauan besar, pada akhirnya membawa buya Syafii Maarif menuju gerbang kesuksesan luar biasa.
Melalui goresan dalam buku Si Anak Kampoeng ini, Damien Dematra memotret sebuah kisah inspiratif, menggugah, dan membangun spirit dalam perjuangan tentang sekelumit kehidupan masa kecil Buya Syafii Maarif penuh dengan lika-liku. Kisah ini berawal dari sebuah desa Calau di Sumpur Kudus, Sumatera (saat ini Sumatera Barat) pada 24 Mei 1937—73 tahun silam di masa penjajahan Belanda—lahir seorang bayi diberi nama Ahmad Syafii Maarif dari ayah Ma’rifah Rauf Datuk Rajo Malayu dan ibu Fathiyah.
Tak berapa lama setelah kelahirannya, Ibunda tercinta menghadap sang Khalik. Selanjutnya Syafii Maarif kecil di asuh oncu Wahid dan etek Bainah—adik ayahnya. Barangkali sebuah hikmah tersendiri, walaupun tanpa belaian kasih sayang sang ibu, tertanam pada Syafii Maarif sejak kecil sifat kemandirian, tegar, mempunyai tekad kuat dan kepribadian yang menakjubkan. (hal. 11)
Memang Syafii Maarif adalah seorang anak kampung, namun cita-citanya jauh menerawang ke angkasa. Dikarunia kecerdesan jauh melampaui teman-temannya ketika duduk di Sekolah Rakyat, lalu membawa buya Syafii Maarif keluar dari tembok kampung menuju peradaban gemerlap Yogyakarta. Ternyata perjalanan takdir tak seindah bayangan, tantangan dan rintangan pun datang silih berganti. Karena suatu hal, ia menunda impian untuk melanjutkan sekolah di Mu’allimin Muhammadiyah-Yogyakarta. Tidak hanya itu, saat Syafii Maarif jauh dari keluarga, malang tak dapat ditolak seorang yang sangat berarti bagi kehidupannya kembali ke pangkuan illahi dan ia tidak berada di dekat Ayahnya.
Tekad bulat, niat telah tertanam dan do’a telah dihaturkan, musibah tersebut tidak membuat Syafii Maarif terpuruk dalam kesedihan. Bahkan, cobaan tersebut ia jadikan pelecut motivasi untuk meraih impian dan cita-cita, hal ini tergambar dalam sebuah ungkapan dalam cerita buku ini: Bapak…awak belum pulang untuk membuat Bapak bangga! Awak masih disini! Awak belum membanggakan Bapak! Awak sayang Bapak! Awak sayang Bapak! Bapak tahu, kan? Bapak tahu, kan?. (hal. 226)
Bangsa ini membutuhkan sosok pemimpin yang bisa memberi keteladanan, peduli terhadap persoalan kemanusiaan tanpa batas, tulus dan ikhlas tanpa kepentingan pribadi dalam memperjuangkan keadilan dan nilai-nilai kebenaran. Kehadiran Buya Syafii Maarif hanya dipersembahkan untuk pengabdian kepada umat dan bangsa. Adalah sebuah kemestian bagi rakyat Indonesia—khususnya generasi muda—lebih mengenal dan meneladani guru bangsa kita.
Peresensi adalah Andriadi Achmad
Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia
Penulis : Damien Dematra
Penerbit : Gramedia Pustaka Utama
Cetakan : Pertama, Februari 2010
Tebal : x+ 248 Halaman
Harga : Rp. 45.000
Buya Ahmad Syafii Maarif merupakan salah satu guru bangsa hadir di tengah-tengah multikulturalisme negeri kita. Kontribusi pemikiran dan gerakan buya baik dalam ranah kemanusian, keadilan serta kebersamaan dalam konteks pluralisme masyarakat Indonesia sangat patut diteladani. Tak banyak guru bangsa hadir dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia, buya Syafii Maarif satu dari mutiara langka tersebut.
Kita hanya mengenal Buya Syafii Maarif dalam konteks kekinian, sebagai seorang guru bangsa, cendekiawaan muslim tersohor serta pernah diamanahkan sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah. Namun kita tidak pernah tahu, bahwa Buya Syafii Maarif dimasa kecilnya adalah seorang anak kampoeng nan jauh di pelosok negeri. Namun berkat kegigihan, tekad dan kemauan besar, pada akhirnya membawa buya Syafii Maarif menuju gerbang kesuksesan luar biasa.
Melalui goresan dalam buku Si Anak Kampoeng ini, Damien Dematra memotret sebuah kisah inspiratif, menggugah, dan membangun spirit dalam perjuangan tentang sekelumit kehidupan masa kecil Buya Syafii Maarif penuh dengan lika-liku. Kisah ini berawal dari sebuah desa Calau di Sumpur Kudus, Sumatera (saat ini Sumatera Barat) pada 24 Mei 1937—73 tahun silam di masa penjajahan Belanda—lahir seorang bayi diberi nama Ahmad Syafii Maarif dari ayah Ma’rifah Rauf Datuk Rajo Malayu dan ibu Fathiyah.
Tak berapa lama setelah kelahirannya, Ibunda tercinta menghadap sang Khalik. Selanjutnya Syafii Maarif kecil di asuh oncu Wahid dan etek Bainah—adik ayahnya. Barangkali sebuah hikmah tersendiri, walaupun tanpa belaian kasih sayang sang ibu, tertanam pada Syafii Maarif sejak kecil sifat kemandirian, tegar, mempunyai tekad kuat dan kepribadian yang menakjubkan. (hal. 11)
Memang Syafii Maarif adalah seorang anak kampung, namun cita-citanya jauh menerawang ke angkasa. Dikarunia kecerdesan jauh melampaui teman-temannya ketika duduk di Sekolah Rakyat, lalu membawa buya Syafii Maarif keluar dari tembok kampung menuju peradaban gemerlap Yogyakarta. Ternyata perjalanan takdir tak seindah bayangan, tantangan dan rintangan pun datang silih berganti. Karena suatu hal, ia menunda impian untuk melanjutkan sekolah di Mu’allimin Muhammadiyah-Yogyakarta. Tidak hanya itu, saat Syafii Maarif jauh dari keluarga, malang tak dapat ditolak seorang yang sangat berarti bagi kehidupannya kembali ke pangkuan illahi dan ia tidak berada di dekat Ayahnya.
Tekad bulat, niat telah tertanam dan do’a telah dihaturkan, musibah tersebut tidak membuat Syafii Maarif terpuruk dalam kesedihan. Bahkan, cobaan tersebut ia jadikan pelecut motivasi untuk meraih impian dan cita-cita, hal ini tergambar dalam sebuah ungkapan dalam cerita buku ini: Bapak…awak belum pulang untuk membuat Bapak bangga! Awak masih disini! Awak belum membanggakan Bapak! Awak sayang Bapak! Awak sayang Bapak! Bapak tahu, kan? Bapak tahu, kan?. (hal. 226)
Bangsa ini membutuhkan sosok pemimpin yang bisa memberi keteladanan, peduli terhadap persoalan kemanusiaan tanpa batas, tulus dan ikhlas tanpa kepentingan pribadi dalam memperjuangkan keadilan dan nilai-nilai kebenaran. Kehadiran Buya Syafii Maarif hanya dipersembahkan untuk pengabdian kepada umat dan bangsa. Adalah sebuah kemestian bagi rakyat Indonesia—khususnya generasi muda—lebih mengenal dan meneladani guru bangsa kita.
Peresensi adalah Andriadi Achmad
Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia
Membedah Pemikiran Mahaguru NU
Judul : Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari
Penulis : Zuhairi Miswari
Penerbit : Kompas
Cetakan : Pertama, Januari 2010
Tebal : xxx + 374 Halaman
Harga : Rp. 63.000
Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi massa (ormas) Islam terbesar di Indonesia dan di dunia. Diperkirakan sekitar 40-50 juta pengikut NU tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan menyebar ke penjuru dunia. NU didirikan oleh KH. Hasyim Asy’ari dan sejumlah Ulama terkemuka pada 31 Januari 1926. Dalam pergerakannya, NU mengusung paham ahlussunnah waljamaah dan ormas Islam yang dikenal sebagai tonggak gerakan moderat yang menggabungkan antara gagasan keumatan dan ide kebangsaan.
Mahaguru NU KH. Hasyim Asy’ari merupakan salah seorang ulama Islam sangat terkemuka di masa perjuangan sebelum kemerdekaan sampai saat ini. Menurut Zuhairi Miswari, dalam buku Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari ini setidaknya dua hal mendudukkan Hasyim Asy’ari sebagai sosok penting di tengah-tengah umat dan bangsa Indonesia.
Pertama, Hasyim Asy’ari merupakan ulama yang secara konsisten mengusung paham Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu paham keagamaan yang dalam akidah berpegang pada teologi al-Asy’ariyah dan al-Maturidiyah, dalam fikih pada empat imam mazhab(Syafii, Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal), dan dalam ranah tasawuf bersandar kepada Imam al-Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Kedua, Hasyim Asy’ari merupakan sosok penting karena menjadi salah satu pendiri NU, bersama sejumlah ulama pesantren lainnya, yaitu organisasi sosial-keagamaan terbesar di Tanah Air, bahkan di Asia Tenggara dan dunia Islam pada umumnya.
Lebih jauh, dalam buku ini Zuhairi Miswari mencoba untuk membedah pemikiran guru besar NU ini berdasarkan empat buku karyanya, yaitu Risalah Ahlis-Sunnah wal Jama’ah: fi Haditsil Mawta wa Asyrathissa’ah wa Baya Mafhumis-Sunnah wal Bid’ah (paradigma Ahlusunnah wal Jamaah: Pembahasan tentang orang-orang mati, tanda-tanda zaman, dan penjelasan tentang Sunnah dan Bid’ah); Al-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyid al-Mursalin(Cahaya yang Terang tentang Kecintaan pada Utusan Tuhan, Muhammad SAW); Adab al-Alim wal Muta’allim fi ma Yahtaju Ilayh al-Muta’allim fi Ahwali Ta’allumihi wa ma Yatawaqqafu alayhi al-muta’allim fi Maqamati Ta’limihi (Etika Pengajar dan Pelajar dalam Hal-hal yang Perlu Diperhatikan oleh Pelajar Selama Belajar); dan al-Tibyan: fin Nahyi ‘an Muqatha’atil Arham wal Aqarib wal Ikhwan (Penjelasan tentang Larangan Memutus Tali Silaturahmi, Tali Persaudaraan, dan Tali Persahabatan).
Dari empat karya diatas, kita bisa mencerna bahwa secara garis besar Hasyim Asy’ari membahas tentang paham Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana mencintai Rasulullah, ilmu sebagai fondasi umat, serta persaudaraan sebagai toleransi. Menurut Zuhairi, keempat buku tersebut merupakan dasar-dasar pemikiran yang melahirkan gagasan besar, yang kemudian dikenal sebagai paham keagamaan moderat.
Membaca buku ini membawa kita menjelajahi pemahaman sejarah, teks, konteks, maupun aktualisasi dari berbagai pemikiran Hasyim Asy’ari. Kehadiran buku ini tidak dipersembahkan hanya untuk kalangan warga NU, namun diperuntukkan kapada seluruh umat manusia baik Muslim maupun non-Muslim agar mengetahui sekelumit jasa Hasyim Asy’ari dalam membumikan gagasan keagamaan secara moderat, persaudaraan di tengah-tengah umat, dan kemerdekaan dari penjajahan sebagai mutiara pemikiran Mahaguru Nahdlatul Ulama.
Peresensi adalah Andriadi Achmad
Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia
Penulis : Zuhairi Miswari
Penerbit : Kompas
Cetakan : Pertama, Januari 2010
Tebal : xxx + 374 Halaman
Harga : Rp. 63.000
Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi massa (ormas) Islam terbesar di Indonesia dan di dunia. Diperkirakan sekitar 40-50 juta pengikut NU tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan menyebar ke penjuru dunia. NU didirikan oleh KH. Hasyim Asy’ari dan sejumlah Ulama terkemuka pada 31 Januari 1926. Dalam pergerakannya, NU mengusung paham ahlussunnah waljamaah dan ormas Islam yang dikenal sebagai tonggak gerakan moderat yang menggabungkan antara gagasan keumatan dan ide kebangsaan.
Mahaguru NU KH. Hasyim Asy’ari merupakan salah seorang ulama Islam sangat terkemuka di masa perjuangan sebelum kemerdekaan sampai saat ini. Menurut Zuhairi Miswari, dalam buku Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari ini setidaknya dua hal mendudukkan Hasyim Asy’ari sebagai sosok penting di tengah-tengah umat dan bangsa Indonesia.
Pertama, Hasyim Asy’ari merupakan ulama yang secara konsisten mengusung paham Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu paham keagamaan yang dalam akidah berpegang pada teologi al-Asy’ariyah dan al-Maturidiyah, dalam fikih pada empat imam mazhab(Syafii, Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal), dan dalam ranah tasawuf bersandar kepada Imam al-Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Kedua, Hasyim Asy’ari merupakan sosok penting karena menjadi salah satu pendiri NU, bersama sejumlah ulama pesantren lainnya, yaitu organisasi sosial-keagamaan terbesar di Tanah Air, bahkan di Asia Tenggara dan dunia Islam pada umumnya.
Lebih jauh, dalam buku ini Zuhairi Miswari mencoba untuk membedah pemikiran guru besar NU ini berdasarkan empat buku karyanya, yaitu Risalah Ahlis-Sunnah wal Jama’ah: fi Haditsil Mawta wa Asyrathissa’ah wa Baya Mafhumis-Sunnah wal Bid’ah (paradigma Ahlusunnah wal Jamaah: Pembahasan tentang orang-orang mati, tanda-tanda zaman, dan penjelasan tentang Sunnah dan Bid’ah); Al-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyid al-Mursalin(Cahaya yang Terang tentang Kecintaan pada Utusan Tuhan, Muhammad SAW); Adab al-Alim wal Muta’allim fi ma Yahtaju Ilayh al-Muta’allim fi Ahwali Ta’allumihi wa ma Yatawaqqafu alayhi al-muta’allim fi Maqamati Ta’limihi (Etika Pengajar dan Pelajar dalam Hal-hal yang Perlu Diperhatikan oleh Pelajar Selama Belajar); dan al-Tibyan: fin Nahyi ‘an Muqatha’atil Arham wal Aqarib wal Ikhwan (Penjelasan tentang Larangan Memutus Tali Silaturahmi, Tali Persaudaraan, dan Tali Persahabatan).
Dari empat karya diatas, kita bisa mencerna bahwa secara garis besar Hasyim Asy’ari membahas tentang paham Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana mencintai Rasulullah, ilmu sebagai fondasi umat, serta persaudaraan sebagai toleransi. Menurut Zuhairi, keempat buku tersebut merupakan dasar-dasar pemikiran yang melahirkan gagasan besar, yang kemudian dikenal sebagai paham keagamaan moderat.
Membaca buku ini membawa kita menjelajahi pemahaman sejarah, teks, konteks, maupun aktualisasi dari berbagai pemikiran Hasyim Asy’ari. Kehadiran buku ini tidak dipersembahkan hanya untuk kalangan warga NU, namun diperuntukkan kapada seluruh umat manusia baik Muslim maupun non-Muslim agar mengetahui sekelumit jasa Hasyim Asy’ari dalam membumikan gagasan keagamaan secara moderat, persaudaraan di tengah-tengah umat, dan kemerdekaan dari penjajahan sebagai mutiara pemikiran Mahaguru Nahdlatul Ulama.
Peresensi adalah Andriadi Achmad
Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia
Selasa, 06 April 2010
PDIP Kehilangan Ruh Demokratis
PDIP Kehilangan Ruh Demokratis
Oleh: Andriadi Achmad
Kongres III PDIP tengah berlangsung di Sanur-Bali, 6-9 April 2010, adalah ajang bergengsi lima tahunan dalam pemilihan Ketua Umum PDIP periode 2010-2015. Sosok Megawati Soekarnoputri masih menjadi primadona tak tertandingi dalam bursa kepemimpinan PDIP lima tahun ke depan. Walaupun, beberapa nama mengapung ke permukaan seperti Prananda Prabowo dan Puan Maharani.
PDIP dikenal sebagai partai ideologis pengusung demokrasi, namun demokratisasi itu sendiri tidak tumbuh di tubuh PDIP. Fenomena ini terlihat dalam regenerasi kepemimpinan PDIP, lebih mengandalkan kehadiran dinasti Soekarno-Megawati. Sehingga, menutup kemungkinan ruang gerak kader-kader lain untuk memimpin PDIP. Kondisi ini merupakan cerminan tidak demokratis dan akan membahayakan posisi PDIP ke depan pasca Megawati.
Dalam konteks perpolitikan Indonesia, konsistensi PDIP dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mendeklarasikan sebagai partai politik “wong cilik” dan mengambil sikap oposisi terhadap pemerintah merupakan nilai lebih. Sebagai salah satu contoh adalah kegigihan kader-kader PDIP di DPR RI seperti Maruarar Sirait, Gayus Lumbun, dan Ganjar Pranowo—panitia khusus (pansus) angket Century—dalam membongkar kasus Century yang diindikasi melibatkan pemerintah.
Kehilangan Ruh Demokratis
Bara api di tubuh PDIP bagaikan snow ball (bola salju) menggelinding antara Taufik Kiemas-Megawati. Belakangan kerapkali terdengar meruncing perbedaan pandangan antara Megawati (Ketua Umum PDIP) dan Taufik Kiemas (Ketua Deperpu PDIP) dalam menentukan posisi partai, antara berkoalisi atau oposisi terhadap pemerintah. Begitu juga persaingan antara kakak beradik Prananda Prabowo dan Puan Maharani dalam memperebutkan posisi sebagai penerus Megawati.
Fenomena di atas minimal sebagai gambaran bahwa PDIP lebih mengedepankan sistem kedinastian. Pertanyaan mendasar adalah mengapa fungsionaris-fungsionaris PDIP seolah sama sekali tidak mempunyai pengaruh terhadap kebijakan internal PDIP. Apakah dikarenakan faktor politis, bahwa kehilangan dinasti Soekarno sama dengan kehilangan pendukung dan suara PDIP. Bila alasan ini menyebabkan sosok Megawati tak boleh diganti, sungguh menunjukkan bahwa PDIP telah kehilangan ruh demokratis.
Menurut hemat penulis, ada beberapa faktor penyebab PDIP kehilangan ruh demokratis. Pertama, ketergantungan terhadap sosok Megawati. Keberhasilan PDIP dalam pemilu 1999 dengan meraup suara terbesar sekitar 33 persen, tak lepas dari sosok Megawati terkesan ke publik di masa pada Orde Baru terzholimi. Namum keberhasilan tersebut tidak mampu mengantarkan Megawati menuju tahta nomor satu, walaupun pada tahun 2001 menggantikan Abdurrahman Wahid di puncak kekuasaan.
Kepemimpinan Megawati dianggap gagal dan dihukum rakyat dengan kemerosotan tajam suara PDIP pada pemilu 2004 (18,6 persen) dan kekalahan Megawati head to head dengan SBY dalam putaran kedua pilpres September 2004. Begitu juga pada pemilu 2009, PDIP tidak bisa bisa mengangkat perolehan suara (12,63 persen) dan Megawati kembali menelan pil pahit kekalahan pada putaran pertama pilpres Juli 2009.
Kekalahan beruntun Megawati dan PDIP, semestinya menjadi pelajaran berharga dan sinyal bahwa kehadiran Megawati sebagai magnet partai sudah mulai meredup. PDIP harus belajar untuk berani tanpa kehadiran Megawati, disinilah ujian terbesar bagi PDIP. Bila PDIP bisa keluar dari ujian tersebut, kemungkinan terjadinya perpecahan di tubuh PDIP pasca Megawati ke depan dapat dihindari.
Sebenarnya ketergantungan PDIP terhadap Megawati adalah lonceng kematian secara perlahan-lahan bagi masa depan PDIP. Telah terbukti beberapa partai politik era reformasi mati suri akibat kehilangan sosok karismatik partai. Sebut saja, merosot tajam suara PKB pada pemilu 2009 tanpa kehadiran Gus Dur, begitu pula PBB terpental dari senayan dan tidak mampu menembus ET 2 persen dikarenakan sosok Yusri Ihza Mahendra kehilangan pamor, dan lain-lain. Bila PDIP tidak menyikapi secara serius ketergantungan terhadap Megawati, tak menutup kemungkinan PDIP akan ditinggalkan para pendukung dan simpatisannya.
Kedua, kegagalan dalam proses regenerasi di tubuh PDIP. Terdengar kabar bahwa hampir seluruh pengurus tingkat DPP, DPD, dan DPC dalam kongres III PDIP 6-9 April 2010 ini, kembali mendukung Megawati untuk memimpin PDIP lima tahun ke depan. Adapun alasan mengalir deras dukungan terhadap Megawati, adalah tidak ada sosok yang bisa menggantikan posisi Megawati.
Dalam hal ini, penulis mencermati sebagai bentuk kegagalan proses kaderisasi dan regenerasi di tubuh PDIP. Padahal, beberapa fungsionaris PDIP sebenarnya layak untuk menggantikan posisi Megawati sebagai Ketua Umum. Megawati pun sejatinya legowo dan memberikan ruang regenerasi demi keberlangsungan PDIP suatu saat tanpa kehadirannya. Megawati harus berjiwa besar untuk menumbuhkan nilai demokratis dengan mengikis sistem dinasti di tubuh PDIP.
Ketiga, posisi PDIP tidak jelas antara oposisi atau koalisi. Dalam sistem presidensial tidak ada oposisi, namun pada kenyataannya kehadiran oposisi sangat penting baik dalam sistem perlementer ataupun presidensial. Keberadaan PDIP selama ini mengklaim sebagai partai oposisi, walaupun belakangan timbul perselisihan antara Taufik Kiemas dan Megawati dalam menentukan posisi PDIP.
Kemenangan Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR RI 2009-2014, merupakan hadiah dari partai koalisi pemerintah. Pasalnya, semua mitra koalisi Partai Demokrat seperti PKB, PPP, PAN, Golkar kecuali PKS mendukung Taufik Kiemas. Kado berharga inilah seolah meluluhkan hati Taufik Kiemas untuk menggagas koalisi dengan pemerintah. Sedangkan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP tetap bersikukuh sebagai partai oposisi.
Ketidakjelasan posisi PDIP tergambar dari perselisihan pendapat antara fungsionaris partai, hal ini bisa menjadi bumerang bagi PDIP. Kongres III PDIP saat ini tengah berlangsung adalah ajang penentuan dan seyogyanya dapat menentukan posisi, arah dan orientasi PDIP lima tahun ke depan. Walaupun sinyal mengapung ke permukaan bahwa PDIP tidak menjadi partai oposisi tapi tetap kritis terhadap pemerintah.
Dari tiga catatan di atas menunjukkan bahwa posisi PDIP sangat dilematis dan tengah dilanda ujian berat, yaitu kehilangan ruh demokratis. Untuk itu kongres III PDIP ini ajang pembuktian apakah PDIP partai demokratis atau tetap mempertahankan sistem dinasti? Bila Megawati Terpilih kembali sebagai Ketua Umum PDIP periode 2010-2015, semakin menguatkan bukti bahwa PDIP telah kehilangan ruh demokratis.
Penulis adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Politik UI
Oleh: Andriadi Achmad
Kongres III PDIP tengah berlangsung di Sanur-Bali, 6-9 April 2010, adalah ajang bergengsi lima tahunan dalam pemilihan Ketua Umum PDIP periode 2010-2015. Sosok Megawati Soekarnoputri masih menjadi primadona tak tertandingi dalam bursa kepemimpinan PDIP lima tahun ke depan. Walaupun, beberapa nama mengapung ke permukaan seperti Prananda Prabowo dan Puan Maharani.
PDIP dikenal sebagai partai ideologis pengusung demokrasi, namun demokratisasi itu sendiri tidak tumbuh di tubuh PDIP. Fenomena ini terlihat dalam regenerasi kepemimpinan PDIP, lebih mengandalkan kehadiran dinasti Soekarno-Megawati. Sehingga, menutup kemungkinan ruang gerak kader-kader lain untuk memimpin PDIP. Kondisi ini merupakan cerminan tidak demokratis dan akan membahayakan posisi PDIP ke depan pasca Megawati.
Dalam konteks perpolitikan Indonesia, konsistensi PDIP dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mendeklarasikan sebagai partai politik “wong cilik” dan mengambil sikap oposisi terhadap pemerintah merupakan nilai lebih. Sebagai salah satu contoh adalah kegigihan kader-kader PDIP di DPR RI seperti Maruarar Sirait, Gayus Lumbun, dan Ganjar Pranowo—panitia khusus (pansus) angket Century—dalam membongkar kasus Century yang diindikasi melibatkan pemerintah.
Kehilangan Ruh Demokratis
Bara api di tubuh PDIP bagaikan snow ball (bola salju) menggelinding antara Taufik Kiemas-Megawati. Belakangan kerapkali terdengar meruncing perbedaan pandangan antara Megawati (Ketua Umum PDIP) dan Taufik Kiemas (Ketua Deperpu PDIP) dalam menentukan posisi partai, antara berkoalisi atau oposisi terhadap pemerintah. Begitu juga persaingan antara kakak beradik Prananda Prabowo dan Puan Maharani dalam memperebutkan posisi sebagai penerus Megawati.
Fenomena di atas minimal sebagai gambaran bahwa PDIP lebih mengedepankan sistem kedinastian. Pertanyaan mendasar adalah mengapa fungsionaris-fungsionaris PDIP seolah sama sekali tidak mempunyai pengaruh terhadap kebijakan internal PDIP. Apakah dikarenakan faktor politis, bahwa kehilangan dinasti Soekarno sama dengan kehilangan pendukung dan suara PDIP. Bila alasan ini menyebabkan sosok Megawati tak boleh diganti, sungguh menunjukkan bahwa PDIP telah kehilangan ruh demokratis.
Menurut hemat penulis, ada beberapa faktor penyebab PDIP kehilangan ruh demokratis. Pertama, ketergantungan terhadap sosok Megawati. Keberhasilan PDIP dalam pemilu 1999 dengan meraup suara terbesar sekitar 33 persen, tak lepas dari sosok Megawati terkesan ke publik di masa pada Orde Baru terzholimi. Namum keberhasilan tersebut tidak mampu mengantarkan Megawati menuju tahta nomor satu, walaupun pada tahun 2001 menggantikan Abdurrahman Wahid di puncak kekuasaan.
Kepemimpinan Megawati dianggap gagal dan dihukum rakyat dengan kemerosotan tajam suara PDIP pada pemilu 2004 (18,6 persen) dan kekalahan Megawati head to head dengan SBY dalam putaran kedua pilpres September 2004. Begitu juga pada pemilu 2009, PDIP tidak bisa bisa mengangkat perolehan suara (12,63 persen) dan Megawati kembali menelan pil pahit kekalahan pada putaran pertama pilpres Juli 2009.
Kekalahan beruntun Megawati dan PDIP, semestinya menjadi pelajaran berharga dan sinyal bahwa kehadiran Megawati sebagai magnet partai sudah mulai meredup. PDIP harus belajar untuk berani tanpa kehadiran Megawati, disinilah ujian terbesar bagi PDIP. Bila PDIP bisa keluar dari ujian tersebut, kemungkinan terjadinya perpecahan di tubuh PDIP pasca Megawati ke depan dapat dihindari.
Sebenarnya ketergantungan PDIP terhadap Megawati adalah lonceng kematian secara perlahan-lahan bagi masa depan PDIP. Telah terbukti beberapa partai politik era reformasi mati suri akibat kehilangan sosok karismatik partai. Sebut saja, merosot tajam suara PKB pada pemilu 2009 tanpa kehadiran Gus Dur, begitu pula PBB terpental dari senayan dan tidak mampu menembus ET 2 persen dikarenakan sosok Yusri Ihza Mahendra kehilangan pamor, dan lain-lain. Bila PDIP tidak menyikapi secara serius ketergantungan terhadap Megawati, tak menutup kemungkinan PDIP akan ditinggalkan para pendukung dan simpatisannya.
Kedua, kegagalan dalam proses regenerasi di tubuh PDIP. Terdengar kabar bahwa hampir seluruh pengurus tingkat DPP, DPD, dan DPC dalam kongres III PDIP 6-9 April 2010 ini, kembali mendukung Megawati untuk memimpin PDIP lima tahun ke depan. Adapun alasan mengalir deras dukungan terhadap Megawati, adalah tidak ada sosok yang bisa menggantikan posisi Megawati.
Dalam hal ini, penulis mencermati sebagai bentuk kegagalan proses kaderisasi dan regenerasi di tubuh PDIP. Padahal, beberapa fungsionaris PDIP sebenarnya layak untuk menggantikan posisi Megawati sebagai Ketua Umum. Megawati pun sejatinya legowo dan memberikan ruang regenerasi demi keberlangsungan PDIP suatu saat tanpa kehadirannya. Megawati harus berjiwa besar untuk menumbuhkan nilai demokratis dengan mengikis sistem dinasti di tubuh PDIP.
Ketiga, posisi PDIP tidak jelas antara oposisi atau koalisi. Dalam sistem presidensial tidak ada oposisi, namun pada kenyataannya kehadiran oposisi sangat penting baik dalam sistem perlementer ataupun presidensial. Keberadaan PDIP selama ini mengklaim sebagai partai oposisi, walaupun belakangan timbul perselisihan antara Taufik Kiemas dan Megawati dalam menentukan posisi PDIP.
Kemenangan Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR RI 2009-2014, merupakan hadiah dari partai koalisi pemerintah. Pasalnya, semua mitra koalisi Partai Demokrat seperti PKB, PPP, PAN, Golkar kecuali PKS mendukung Taufik Kiemas. Kado berharga inilah seolah meluluhkan hati Taufik Kiemas untuk menggagas koalisi dengan pemerintah. Sedangkan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP tetap bersikukuh sebagai partai oposisi.
Ketidakjelasan posisi PDIP tergambar dari perselisihan pendapat antara fungsionaris partai, hal ini bisa menjadi bumerang bagi PDIP. Kongres III PDIP saat ini tengah berlangsung adalah ajang penentuan dan seyogyanya dapat menentukan posisi, arah dan orientasi PDIP lima tahun ke depan. Walaupun sinyal mengapung ke permukaan bahwa PDIP tidak menjadi partai oposisi tapi tetap kritis terhadap pemerintah.
Dari tiga catatan di atas menunjukkan bahwa posisi PDIP sangat dilematis dan tengah dilanda ujian berat, yaitu kehilangan ruh demokratis. Untuk itu kongres III PDIP ini ajang pembuktian apakah PDIP partai demokratis atau tetap mempertahankan sistem dinasti? Bila Megawati Terpilih kembali sebagai Ketua Umum PDIP periode 2010-2015, semakin menguatkan bukti bahwa PDIP telah kehilangan ruh demokratis.
Penulis adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Politik UI
Langganan:
Postingan (Atom)
